Proyek bidang pangan Kementerian Pertahanan Nasional dapat dikelola oleh BUMN

Penulis: R AGUS TRIHATMOKO Ph.D., dosen senior kaya raya dan Universitas Cartagena

Sura dalam situasi krisis sosial dan ekonomi bahkan kepala negara situasi krisis multidimensi memiliki kekuasaan konstitusional penuh untuk memutuskan UUD, tujuannya untuk menyelamatkan krisis ekonomi. Negara dan negara. Saya (investor Dayli, 23 Juni 2020) sependapat dengan Presiden Joko Widodo. Akibat ketidakpastian pandemi Covid 19, ancaman krisis pangan global sudah dekat. Dianjurkan segera membangun ekonomi pertanian Indonesia untuk ketahanan pangan nasional. Pada semester berikutnya (9 Juli 2020), keseriusan pemerintah langsung terlihat di lapangan.

Presiden Joko Widodo, Menteri Prabowo Subianto dan beberapa menteri merancang food park di Kalimantan Tengah.

Namun, tujuan bagus ini baru-baru ini memicu perdebatan di kalangan elit pemerintah. Ada argumen konstitusional di departemen atau persimpangan antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan. Departemen BUMN harus dan secara logis mengusulkan untuk menjadi departemen terdepan dalam proyek Kalimantan Food Park. Pasalnya, beberapa BUMN sudah menjalankan perusahaan makanan.

Tidaklah sulit untuk mengatasi perbedaan kewenangan antara berbagai kementerian. Ini biasanya dapat diselesaikan melalui metode politik pemerintah.

Namun demikian, kita harus melihat sudut pandang yang mendasar, yaitu metode tata kelola pemerintahan yang baik sangat penting sebagai landasan pemikiran pemerintah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *