Apakah PLN menerima uang dalam jumlah besar?

Disediakan oleh: Pengamat Ekonomi Energi Universitas Jajada Mada-TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah telah membayar sejumlah besar uang sebesar Rp 15,38 miliar untuk beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terdampak Covid-19 Pademi. Akibat dampak pandemi Covid-19 ini dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk mendanai Rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Alokasi dana tersebut terbagi dalam tiga kategori, antara lain pembayaran utang masyarakat kepada BUMN sebesar Rp 10,8 miliar, Rp 48 triliun, partisipasi negara (PMN) Rp 25,7 triliun, dan dana keringanan Rp 19,65 triliun. – Pembayaran utang publik kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar 45,42 triliun rupee digunakan untuk membayar dana kompensasi pemerintah kepada PLN.

Akibat kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga listrik sejak 2017, dana kompensasi tersebut merupakan utang publik PLN. Faktanya, biaya ekonomi pembangkit listrik k yang ditentukan berdasarkan 3 variabel utama di masa lalu telah meningkat di masa lalu, nilai tukar rupee terhadap dolar AS, PCI (harga minyak mentah Indonesia), dan inflasi tahun berjalan selama 3 tahun.

Perbedaan antara memproduksi listrik Biaya ekonomi PLN dan harga listrik yang ditetapkan pemerintah dicatat sebagai kompensasi utang publik PLN.

Pada 2017, PLN mencatat kompensasi sebesar Rs 7,46 triliun yang baru dibayarkan pemerintah pada 2019. Dana kompensasi sebesar Rp 23,17 pada tahun 2018 dan Rp 22,25 triliun pada tahun 2019. Total dana kompensasi pada tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp 45,42 miliar yang baru akan dibayarkan pada tahun 2020.

Besaran dalam APBN 2020 Kompensasi tersebut mencakup peningkatan anggaran program PEN akibat dampak pandemi Covid-19.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *