PDIP melakukan tindakan hukum terhadap lembaga pendidikan politik nasional

Disediakan oleh: Presiden PDP PDI Perjuangan dan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah .

TRIBUNNEWS.COM-Sebagai partai politik yang sah, pada Pemilu 2014 dan 2019, misi terbesar rakyat membuatnya kecewa dan diperlakukan tidak adil. Dan terhadap Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri membakar bendera partai dan berbagai peristiwa pencemaran nama baik, menuduh PDI berjuang menjadi Partai Komunis, dan sebagainya. Sekuel yang dipimpin oleh individu yang ingin memecah negara, persatuan, dan integritas. -Untuk PDI Perjuangan, layaknya di negara demokrasi, adalah berkah adanya perbedaan pendapat dan pendapat di masyarakat kita, terutama ketika membahas RUU yang merupakan hal yang wajar karena regulasi kita. Ini juga mengatur hak dan kewajiban negara. Unsur masyarakat yang lebih luas dimasukkan dalam faktur HIP untuk memberikan review, saran dan perbaikan pada faktur. PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih atas segala kritik dan kontribusinya, serta koreksi yang dilakukan oleh semua pihak terhadap proyek HIP. Namun hal ini tidak beralasan, jika hak-hak demokrasi diwujudkan melalui kekerasan dan pencemaran nama baik yang tidak terbukti, kami tidak ingin menggunakan hak-hak demokrasi, ini bisa menjadi kejahatan dan mengaburkan esensi masalah. Kami sedang berdiskusi. -Tetapi meski difitnah dan tidak manusiawi sebagai partai politik, dan berusaha menghasut emosi di seluruh keluarga PDI Perjuangan di Indonesia, Ketua PDI Ibu Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri melakukannya dengan tegas dan bijak dengan mengeluarkan perintah harian Semua kader yang menanggapi PDI. Seluruh Indonesia sedang berjuang, termasuk pengurus parpol di semua tingkatan mulai dari Partai Progresif Demokratik hingga pengurus cabang, kader partai yang duduk di parlemen Indonesia, serta DPRD dan DPRD di berbagai provinsi / kota. Indonesia dan rakyat yang telah menjadi kepala dan wakil kepala pemerintahan pusat tingkat Indonesia secara keseluruhan, melalui berbagai provokasi dan perjuangan bersama, serta upaya menjaga persatuan bangsa Indonesia, telah melakukan introspeksi dan introspeksi tanpa alasan. Bu Mega mengingatkan seluruh pejabat PDI Perjuangan untuk mendukung Pancasila menghadapi segala ancaman dan isu etnis yang muncul.

Dan itu adalah hasil dari penegakan hukum.Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijanjikan akan melindungi segenap bangsa dan segenap darah bangsa Indonesia.Jutaan keluarga besar IDP-P juga merupakan bagian dari seluruh bangsa Indonesia, yaitu tahun 1945 Seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI tahun 1991, maka kami menuntut adanya perlindungan hukum. Bendera partai kami telah dibakar akibat kekerasan pribadi dan berbagai fitnah, fitnah dan merugikan Ketua Umum Partai Demokrat Indonesia Megawati Sukarnoput里 (Megawati Soekarnoputri) reputasi. Pertimbangan tersebut, sekaligus memberikan pendidikan politik dan metode demokrasi berdasarkan hukum dan peradaban yang baik. Kami secara sadar tetapi sangat berkewajiban untuk mengambil tindakan hukum dan melaporkan kepada kami bertanggung jawab atas hukuman atas berbagai tindakan kekerasan dan pencemaran nama baik yang dilakukan terhadap individu yang telah merugikan semangat demokrasi kami.

Namun, sebagai negara relatif, jika kami membakar bendera partai dan memfitnah rakyat, kami akan meminta maaf kepada Ketua Umum PDI Perjuangan karena mengakui kesalahan dan kesalahannya.

Soal sengketa UU HIP, PDI Perjuangan hanya berharap UU bisa dijadikan payung hukum untuk mengawasi kewenangan, tugas, dan tanggung jawab sejak awal. Peran BPIP dalam pelaksanaannya untuk memajukan pemikiran nasional. Oleh karena itu, kami juga berharap dapat mengembalikan nama UU HIP sesuai dengan nama asli dan nama UU Pembangunan Ideologi Pancasra (RUU-PIP). Isi hukumnya hanya mengatur tentang tanggung jawab, fungsi, kewenangan dan struktur kelembagaan UU HIP. Pikiran Casilla tidak menerbitkan satu artikel pun. Pasal yang memaknai falsafah asas Pancasila sebagai norma hukum, karena Pancasila sebagai norma dasar (grundnorm) mengandung nilai dasar filosofi hukum negara, dan tidak dapat direduksi menjadi norma hukum apalagi legalitas norma.Tingkatan peraturan perundang-undangan, karena sebagai sumber dari semua sumber pelatihan hukum, legalitas Pancasila tidak dapat disahkan oleh peraturan perundang-undangan. Dibandingkan dengan pengawasan hanya dalam kerangka hukum Presiden, pengawasan atau pembentukan norma hukum dan lingkup pengawasan akan lebih luas dan representatif, karena melibatkan Republik Rakyat Demokratik RI sebagai badan perwakilan rakyat dan melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih luas. . Peraturan (Perpres) hanya ditentukan oleh politik, hukum dan presiden. Metode penyelenggaraan negara menurut hukum ini diharapkan dapat menghindari praktik penanaman pemikiran Pancasila di era orde baru yang bersifat “top down”, doktrinal, dan tanpa ruang partisipasi publik yang luas. Hasil sementara dari “UU HIP” yang diajukan DPR RI Baleg dinilai ada kesalahan dan kekurangan, karena banyak parpol dan fraksi dalam pembahasan UU HIP hingga DPR RI Baleg, dan kita harus menghormati hak mereka untuk berbicara dan memilih. Oleh karena itu, tugas kita adalah mendengarkan dan mendengarkan kritik, saran dan pendapat dari seluruh masyarakat, termasuk MUI, PBNU, Muhammadiyah, pensiun TNI / Polri, dll, guna memperbaiki dan mengusulkan undang-undang yang tidak hanya dihormati tetapi tidak hanya berprinsip legalitas formal. Ia juga memenuhi asas legalitas dari seluruh masyarakat, dan memenuhi kebutuhan hukum yang kuat untuk menjalankan tugas dan mempromosikan ideologi nasional. Pemerintah menunda pembahasan RUU HIP. Nah, hal ini menjadi motivasi yang baik bagi semua pihak untuk saling mendengarkan dan berdiskusi. Ini adalah konsensus yang arif dan arif yang dilandasi semangat perlindungan dan pelestarian yang diwarisi dari Pancasila. Membentuk ayah bagi anak cucu kita, agar kesatuan bangsa Republik Indonesia langgeng.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *