Hukum Ciptaker: Menjual kedaulatan maritim dan harga diri bangsa

Hukum Ciptaker: jual beli kedaulatan maritim dan harga diri bangsa

Penulis: KH. Imam Nazuli (Imam Nazuli, Lc.), Massachusetts (MA) *

TRIBUNNEWS.COM-Undang-Undang Ciptaker didirikan untuk membuka bidang investasi baru. Wilayah yang akan banyak dieksplorasi adalah lautan dan pesisir. Kementerian Kelautan dan Investasi rupanya akan mencari proyek dalam jumlah besar.

Faisal Basri, seorang ekonom senior, melontarkan kritik pedas. Ia mengatakan: “Dalam hal bisnis Penanaman Modal Asing (FDI), Indonesia termasuk dalam peringkat 20 besar dunia.”

Oleh karena itu, UU Ciptaker tidak perlu diterapkan. Jika kalkulasi ekonomi diperhatikan, maka sudut pandang Faisal Basri benar. — Tapi, kenyataannya, pertimbangan politik jauh lebih kuat. Hukum Ciptaker bertujuan untuk melayani kepentingan sempit atas nama investasi. Ini adalah dua hal. Untuk merebut kepentingan politik tersebut, kita dapat mencermati tiga hal: Pertama, pemerintah menetapkan logika Undang-Undang Ciptaker untuk meningkatkan investasi pada Pasal 1 ayat 1 tentang investasi.

Kedua, Bab 3, Bagian 1, Pasal 6 Aturan untuk membangun ekosistem investasi yang menguntungkan, termasuk menyederhanakan persyaratan perizinan usaha. Oleh karena itu, jika persyaratan perizinannya sederhana dan mudah dilaksanakan, maka investasi akan mengalir lebih mudah.

Ketiga, Pasal 20 ayat 2 huruf e tentang penataan ruang yang dapat digunakan untuk menciptakan kegiatan daerah baru; Keempat, Bagian 4, Pasal 1 Pasa l 26 di bidang kegiatan: kelautan dan perikanan, pertanian, Kehutanan, energi dan sumber daya mineral, dll. Dengan kata lain, izin usaha investor akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir untuk memaksimalkan potensi lainnya.

Pada titik ini, jelas apa yang ingin digunakan dan siapa yang dapat menggunakannya. Tentu saja, investor baru hanyalah “konsumen”. Sedangkan produsen adalah pemerintah dalam hal ini departemen pemerintahan di bidang maritim dan investasi. -Selain itu, “Ciptaker Act” tidak hanya melibatkan investasi, tetapi juga lahir di tengah perang dagang Tiongkok-AS. Dalam keadaan seperti itu, politik internasional Indonesia terpaksa memasuki medan pertempuran pemersatu kapitalis global. Apalagi sejak awal tahun 2020, Indonesia telah menjadi “negara maju”. Suka atau tidak, lawan Indonesia adalah China dan Amerika Serikat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *