Pembangunan infrastruktur di bawah normal baru

Disediakan oleh: PT Hutama Karya Wakil Komisaris Presiden HM Lukman Edy (HM Lukman Edy)

PENERBIT Pada akhir Februari lalu, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Tahun 2020 -2024.

Peraturan ini memuat banyak proyek strategis yang akan dipercepat dalam 5 tahun ke depan. Sebagaimana disebutkan pada ayat 1 Pasal 1, “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional” adalah dokumen rencana pembangunan nasional untuk jangka waktu 5 tahun mulai tahun 2020 sampai dengan 2024.

Pada bulan Maret, dunia dikejutkan dengan munculnya kejadian-kejadian yang mematikan, virus tersebar hampir di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia. Wabah tersebut dinamakan CORONA VIRUS DISEASE 2019 atau COVID-19 .

Baca: Menerapkan standar baru, pemerintah desak pemerintah untuk terus membantu warga terdampak Covid-19

Presiden Joko mewakili umat manusia dan selamatkan jiwa umat manusia Widodo COVID-19 secara resmi ditetapkan sebagai bencana nasional.

Keputusan ini dikeluarkan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020. Keputusan tersebut melibatkan identifikasi bencana non-alam untuk mendorong penyebaran virus di CORONA 2019 COVID-19 sebagai bencana nasional.

Untuk mempercepat penanggulangan bencana, pemerintah menyederhanakan, mendistribusikan kembali prioritas kerja, menetapkan kembali prioritas kerja, dan memerintahkan pemerintah daerah untuk melakukan hal yang sama. Beberapa proyek dievaluasi dan dihapus dari daftar proyek strategis nasional.

Baca: Berita MenPAN-RB, ASN harus beradaptasi dengan masa normal baru Covid-19

Hampir dua bulan kemudian, secara logika perekonomian nasional mengalami stagnasi. Terkait pelaksanaan proyek berskala besar di wilayah tertentu yang mendukung perekonomian nasional Akibat adanya pembatasan urusan sosial (PSBB), pemerintah kini telah menginisiasi kebijakan standardisasi baru untuk Covid-19.

Standar baru adalah kebijakan yang menggunakan standar kesehatan yang tidak ada sebelum pandemi-19 untuk memulai kembali kegiatan ekonomi, sosial dan publik secara terbatas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *