Mengapa sistem hukum Indonesia harus berprinsip keadilan gender?

Provider: Nur Alam Setia Prawiranegara

Menurut konstitusi, perlindungan dan keadilan hukum adalah hak setiap warga negara Indonesia. Undang-undang bukan hanya merupakan suatu regulasi, tetapi juga suatu sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Pandangan kepentingan terbaik perempuan korban dan anak korban dalam mewujudkan hak-haknya.

Oleh karena itu, upaya yang dilakukan tidak hanya mendorong perumusan kebijakan hukum gender yang adil, tetapi terlebih dahulu mengubah paradigma dan membentuk rasa keadilan hingga ada rasa keadilan gender dan akhirnya menciptakan tatanan hukum yang adil untuk gender.

Dalam mewujudkan tatanan hukum keadilan gender, advokat merupakan kelompok penting yang memiliki peran strategis dalam mencapai kesetaraan gender. Sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam semua proses. Dalam proses pidana, peran penasehat hukum selalu ada mulai dari penyidikan hingga reformasi lapas, oleh karena itu jelas peran advokat sebagai penasehat hukum adalah untuk memastikan bahwa hak asasi manusia yang menyertai tidak dilanggar. Pertukaran -Pengacara dapat mengimbangi paksaan yang diberlakukan oleh hukum pada lembaga penegak hukum lainnya, sehingga membuktikan pentingnya pengacara.

Fenomena kurangnya advokat yang memberikan bantuan hukum, melindungi atau bahkan mendampingi dalam proses ini, perempuan korban dan anak korban dapat diadili, sehingga pelanggaran HAM berdampak pada pemulihan polisi, jaksa, hakim bahkan putusan pengadilan program.

Oleh karena itu, pengacara tidak hanya harus hadir, tetapi mereka juga harus memiliki keterampilan dan kemampuan untuk mencapai kinerja yang efektif. Keadilan gender membantu perempuan dan anak korban sehingga mereka dapat memperoleh keadilan, kepastian dan kepentingan yang sah. Alasan menjadi korban adalah bahwa proses pengobatan memiliki sumber daya dan upaya sendiri, dan sumber daya serta upaya ini berbeda dengan pengelolaan upaya hukum umum. -Mengadvokasi perspektif gender untuk membantu proses peradilan, khususnya perempuan dan anak yang mengalami kekerasan berbasis gender atau perempuan yang terpapar hukum.Bahkan dalam penanganan korban, pendampingan tidak terbatas pada pembela perempuan, tetapi termasuk laki-laki. Dengan demikian mencapai transisi gender.

Persatuan Pengacara Hak Perempuan Indonesia (IFLC) berkomitmen untuk aktif memberikan bantuan hukum kepada perempuan, anak dan kelompok penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan berbasis gender.Strategi kerja yang mendorong terwujudnya sistem hukum yang berkeadilan gender, salah satunya dengan menyediakan advokat Pelatihan hukum dasar dengan keadilan gender, dengan tujuan untuk: 1) Lahirnya advokat profesional yang berpandangan kesetaraan gender. 2) Sebagai bagian dari kewajiban bebas, para pembela hak memberikan prioritas untuk membantu perempuan dan anak korban kekerasan mengakses keadilan. 3) IFLC mendapat dukungan dari para advokat untuk mendorong lahirnya hukum gender yang adil. -IFLC memberikan pelatihan kepada para pengacara tentang Hukum Dasar Kesetaraan Gender dari 18 hingga 19 Agustus 2020. Diharapkan langkah IFLC ini dapat memampukan organisasi tersebut untuk maju – organisasi advokasi lainnya mendorong para pembela HAM untuk menginternalisasi perspektif gender dengan membantu perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan lembaga penegak hukum lainnya.

* Ketua IFLC Nur Alam Setia Prawiranegara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *