Surat dari Presiden KPU Indonesia bisa jadi menjadi alasan calon dipertanyakan

Penulis: Ketua KPU NTT Peter Sellers Tinu Adams (Petrus SELESTINUS), Koordinator TPDI dan Kuasa Hukum Peradi

Surat Ketua KPU NTT nomor: 308 / PL 01.5-SD / 53 / KPU-Prov / VII / 2020, tanggal 24 Juli 2020, terkait dengan persyaratan dan arahan, kepada Ketua KPU RI untuk menyampaikan arahan pelaksanaan PKPU Pasal 40 dan 42: 1 Januari 2020 tentang revisi ketiga peraturan KPU, khususnya Ini tentang penerimaan dokumen dan kondisi review dan persyaratan kandidat rapat. Sejak saat itu, plot ditunjukkan. Presiden KPU NTT satu (satu) bulan kemudian menerima surat dari Presiden KPU RI pada tanggal 26 Agustus 2020 nomor: 686 / PL.02. 2-SD / 06 / KPU / VIII / 2020, tentang deskripsinya. Isi surat Ketua KPU NTT kepada Ketua KPU se-Indonesia dan surat Ketua KPU RI kepada Ketua KPU NTT Isinya hanya mengulangi UU Budiman. Penjelasan dalam 3 paragraf, sehingga calon tidak pernah melakukan perilaku memalukan, dan SKCK menjelaskan bahwa calon calon pernah / tidak pernah melakukan perilaku memalukan. Persekongkolan – Dalam butir 3 surat Arief Budiman, Ketua KPU dijelaskan oleh polisi yang mengeluarkan SKCK. SKCK menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak pernah memiliki catatan kriminal, sehingga surat tersebut dapat diterima. -Namun dalam surat tersebut disebutkan apakah yang bersangkutan memiliki catatan pidana dan pidana, KPU provinsi atau kabupaten / kota wajib melakukan klarifikasi untuk memastikan catatan pidana dan pidana tersebut. Inal adalah calon yang potensial.

Dalam hal penuturan termasuk pada paragraf terakhir, surat tersebut menjelaskan bahwa yang bersangkutan memiliki catatan pidana dan pidana, maka KPU provinsi, bupati, atau kota wajib melakukan klarifikasi dan tidak membuat cerita. Dapat dikatakan SKCK ditolak sebagai kebalikan dari SKCK. Dengan kata lain, dia tidak pernah memiliki catatan kriminal dan catatan kriminal yang dapat diterima.

Sepertinya ada ruang persekongkolan yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia. Ini adalah ruang yang disediakan secara ilegal oleh partai provinsi dan partai politik. Ini melalui diskresi atau mencari justifikasi atau sekadar alasan untuk meloloskan calon-calon yang potensial. – — Ini secara keliru disebut kekuasaan diskresioner, yang melanggar otorisasi Undang-Undang 30 tahun 2014.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *