Fokus pada ketahanan komunitas dalam pandemi Covid-19

Oleh: Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia-TRIBUNNEWS.COM-Guna menjaga ketahanan masyarakat di tengah pandemi Covid-19, pemerintah akan segera melaksanakan berbagai program baru untuk seluruh lapisan masyarakat. Jika setiap komunitas menanggapi rencana baru ini dengan cara yang sangat sederhana, yaitu merawat dan menerapkan prosedur kebersihan, maka ketahanan komunitas akan tercapai.

Dengan tidak adanya rekonsiliasi, penghormatan terhadap setiap prosedur kebersihan selama pandemi saat ini adalah kata kunci untuk memulihkan masyarakat ke semua aspek kehidupan. Ada contoh nyata yang harus ditiru. Banyak negara telah berhasil mengurangi jumlah kasus Covid-19 seminimal mungkin karena mematuhi prosedur kesehatan yang ada, dan negara-negara ini telah memulai upaya untuk mempertahankan kewaspadaan tingkat tinggi dan perawatan ekstrem untuk memulihkan kehidupan. Di sisi lain, karena kurangnya kesadaran akan urgensi mematuhi prosedur kesehatan di banyak masyarakat, jumlah kasus Covid-19 meningkat tajam di beberapa negara, dengan sedikit pengendalian.

Ketika Presiden Joko Widodo baru-baru ini membentuk dan mengimplementasikan Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional, niscaya semua orang tahu kemana arah inisiatif tersebut.

Pemerintah ingin melindungi semua komunitas dari ancaman. Covid -19, dengan tetap menjaga ketahanan ekonomi semua komunitas. Selama ini, pada awal pandemi, pemerintah telah memperbaiki anggarannya dengan fokus mendanai kebutuhan bansos seluruh kelompok masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Penyesuaian anggaran berhasil menghindari kepanikan dan ketakutan yang berlebihan. Kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan dilindungi, sehingga keamanan dan hukum serta ketertiban dapat dijaga-guna mencapai kelenturan masyarakat, pemerintah kini memasuki tahapan berikutnya. Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 telah mulai bekerja untuk mendorong semua komunitas untuk mematuhi prosedur kebersihan. Untuk mencapai sasaran strategis yang penting ini, Presiden mengajak semua pihak untuk melakukan yang terbaik. Presiden bahkan berkali-kali mengingatkan masyarakat akan pentingnya memakai masker. Dukungan yang diberikan TNI-Polri semakin memperkuat kerja ini.

Presiden mengangkat Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Darat Indonesia, sebagai Wakil Direktur Jenderal dari kedua komite tersebut. TNI akan mendukung kerja seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap implementasi perjanjian sanitasi dalam kehidupan sehari-hari.

Pada saat yang sama, Komite Pemulihan Ekonomi Nasional telah menyelesaikan beberapa konsep perencanaan, dengan fokus pada menjaga ketahanan ekonomi banyak komunitas yang terkena dampak Covid-19, mulai dari pekerja komunitas, pegawai honorer, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) hingga ibu rumah tangga. Untuk usaha kecil dan menengah, pemerintah telah menyiapkan bantuan Rp 2,4 juta untuk setiap bidang usaha. Sasaran program adalah 12 juta peserta UMKM. Ibu rumah tangga mandiri tidak pernah diabaikan.

Pemerintah memberikan stimulus bisnis kepada para korban pemecatan dan para ibu rumah tangga pengusaha mikro dengan memberikan pinjaman modal kerja bebas bunga sebesar Rp 2 juta kepada setiap debitor. Targetnya 6,2 juta ibu rumah tangga. Sementara itu, bagi pekerja swasta yang gaji bulanannya kurang dari Rs 5 juta, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rs 600.000 per bulan. Dengan anggaran sebesar Rs 31,2 triliun, jumlah penerima bantuan ini mencapai 13 juta pekerja. Pemerintah juga memberikan bantuan dalam jumlah yang sama kepada pekerja masyarakat yang merupakan pegawai honorer atau non-PNS. Selain itu, fokus penggunaan dana desa juga bergeser ke arah menjaga ketahanan ekonomi masyarakat desa.

Langkah-langkah pemerintah ini dirancang untuk menjaga ketahanan setiap komunitas. Dari segi kesehatan atau potensi ancaman Covid-19 dan dari segi ekonomi warga.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *