PDIP melakukan tindakan hukum terhadap lembaga pendidikan politik nasional

Disediakan oleh: Presiden PDP PDI Perjuangan dan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah .

TRIBUNNEWS.COM-Sebagai partai politik yang sah, pada Pemilu 2014 dan 2019, misi terbesar rakyat membuatnya merasa kecewa dan diperlakukan tidak adil Selain perilaku tidak manusiawi PDI yang membakar bendera partai dan berbagai insiden pencemaran nama baik, Ibu Megawati Soekarnoputri menuduh PDI berjuang sebagai Partai Komunis, dan sebagainya. Orang-orang ini berharap dapat memecah belah negara demi persatuan dan kesatuan. Dalam sebuah negara demokrasi, suatu berkah adanya perbedaan pendapat dan pendapat di masyarakat kita, terutama dalam pembahasan RUU ini merupakan hal yang wajar, karena undang-undang kita juga mengatur hak dan kewajiban berbagai elemen dalam cakupan yang lebih luas. Komunitas memberikan kritik, saran, dan saran atas faktur yang termasuk dalam faktur HIP. PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih atas segala kritik dan kontribusi proyek HIP ini serta koreksi yang dilakukan oleh semua pihak. Namun, hal ini tidak beralasan. Jika hak demokrasi diwujudkan melalui kekerasan dan pencemaran nama baik yang tidak terbukti, kami tidak ingin menggunakan hak demokratis. Ini bisa menjadi kejahatan dan mungkin mengaburkan esensi dari masalah yang sedang kita bicarakan. -Tetapi meski difitnah dan tidak manusiawi sebagai partai politik, dan berusaha menghasut emosi di seluruh keluarga PDI Perjuangan di Indonesia, Ketua PDI Ibu Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri menanggapi dengan tegas tapi bijak kepada semua pejabat PDI Posting pesanan harian. Seluruh perjuangan di Indonesia dilakukan oleh pengurus partai politik di semua tingkatan mulai dari DPP hingga pengurus cabang, kader partai yang duduk di DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kota / kota di seluruh tanah air. Indonesia dan masyarakat yang telah menjadi kepala dan wakil kepala daerah di seluruh Indonesia sampai dengan tingkat pemerintahan pusat, melalui berbagai provokasi dan perjuangan bersama, serta upaya menjaga persatuan bangsa Indonesia, melakukan introspeksi uang secara anti berhidung dan tidak terprovokasi. Bu Mega mengingatkan seluruh pejabat PDI Perjuangan untuk mendukung Pancasila menghadapi segala ancaman dan isu etnis yang muncul.

Dan itu adalah hasil dari penegakan hukum, Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berjanji untuk melindungi seluruh negeri.Semua pertumpahan darah di Indonesia dan jutaan keluarga IDP-P juga merupakan bagian dari seluruh bangsa Indonesia. Pembukaan UUD NRI 1945. Oleh karena itu, kami menuntut kekerasan terhadap individu dan berbagai fitnah membakar bendera partai kami, memfitnah dan merusak nama baik Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gulat Demokrat Indonesia. . Mempertimbangkan faktor-faktor, selain memberikan pendidikan politik dan metode demokrasi berdasarkan hukum perdata yang baik, kami sadar tetapi sangat berkewajiban untuk mengambil tindakan hukum dan menghukum mereka yang tidak dapat melakukan kekerasan dan pencemaran nama baik kepada individu yang merusak semangat demokrasi kita.

Namun, sebagai negara kerabat, jika kami membakar bendera partai dan memfitnah orang-orang PDI, kami akan meminta maaf kepada Ketua Perjuangan karena mengakui kesalahannya dengan itikad baik.

Soal sengketa UU HIP, PDI Perjuangan hanya berharap UU bisa dijadikan payung hukum untuk mengatur kewenangan, tugas, dan fungsi. Peran BPIP dalam penegakan hukum. Ideologi nasional. Oleh karena itu, kami juga berharap dapat mengembalikan nama UU HIP sesuai dengan nama Undang-Undang Pembangunan Ideologi Pancasila (RUU-PIP) yang isi hukumnya hanya mengatur tentang tanggung jawab, fungsi, kewenangan, dan struktur kelembagaan untuk memajukan UU tersebut. Pikiran Pancasila tidak menerbitkan satu artikel pun. Pasal yang mengartikan falsafah asas Pancasila sebagai norma hukum, karena Pancasila sebagai norma dasar (grundnorm) mengandung nilai dasar meta hukum negara, dan tidak dapat direduksi menjadi norma hukum apalagi mengatur legalitas hukum. Dua untuk satuTingkatan peraturan perundang-undangan, karena sebagai sumber dari semua sumber pelatihan hukum, legalitas Pancasila tidak dapat disahkan oleh peraturan perundang-undangan. -Kami percaya bahwa jika tugas mempromosikan ideologi nasional dikelola di bawah perlindungan hukum, itu akan menjadi luar biasa. Pengaturan atau pembentukan norma hukum dan ruang lingkup pengawasan akan lebih luas dan representatif, karena mereka akan ikut serta di DPR RI sebagai wakil dari lembaga rakyat dan melibatkan lebih dari sekedar pengawasan dalam kerangka hukum sistem presidensial (perpres). Partisipasi masyarakat luas. Cara penyelenggaraan negara menurut hukum ini diharapkan dapat menghindari praktik pembinaan ideologi Pancasila di era orde baru yang bersifat “top down”, doktrinal, dan tanpa partisipasi publik yang luas. DPR RI Baleg dinilai memiliki beberapa kesalahan dan kekurangan, hal ini wajar, karena ketika DPR RI Baleg membahas “UU HIP”, banyak anggota parpol dan fraksi, dan kita juga harus menghormati hak mereka untuk berbicara dan memilih. Oleh karena itu, tugas kita adalah mendengarkan dan mendengarkan kritik, saran dan pendapat dari seluruh masyarakat, termasuk MUI, PBNU, Muhammadiyah, pensiun TNI / Polri, dsb, guna memperbaiki dan mengusulkan undang-undang yang tidak hanya dihormati tetapi tidak hanya berprinsip legalitas formal. Ia juga memenuhi prinsip legalitas seluruh masyarakat, dan memenuhi kebutuhan hukum yang kuat untuk menjalankan tugas dan mempromosikan ideologi nasional. Pemerintah menunda pembahasan RUU HIP. Nah, ini menjadi motivasi yang baik bagi semua pihak untuk saling mendengarkan dan berdiskusi. Hal ini dilandasi oleh konsensus yang arif dan bijak yang dicapai dalam semangat perlindungan dan pelestarian Pancasila yang diwarisi dari para founding fathers. Anak cucu kita telah membuat negara kesatuan Republik Indonesia langgeng.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *