Carilah solusi yang adil dan bermartabat untuk masalah Papua

Diunggah oleh: Jimmy Demianus Ijie, SH anggota DPR RI dari kelompok PDI-P di daerah pemilihan Papua Barat-TRIBUNNEWS.COM-menjelang revisi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua Arah pengembangan, saat ini ada pro dan kontra bagi masyarakat Papua. Apakah Otsus telah dituntut.

Banyak orang menyatakan suara mereka bahwa Otsus tidak akan terus ada, dan referendum segera diadakan.

Sekarang ini sudah menjadi arus utama opini publik di Papua. Saya tidak bisa dikotomi antara memilih Otsu atau referendum seperti ini.

Mengingat pandangan masyarakat Papua tentang hak menentukan nasib sendiri, dianggap sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). – -Pada saat yang sama, menurut saya penentuan nasib sendiri masih dalam kerangka NKRI.

Baca: Ide dasar legislator Otsus Papua adalah baik, dan implementasinya perlu ditingkatkan

Oleh karena itu, Otsus harus dipandang sebagai bagian dari hak menentukan nasib sendiri (self-care) di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masalahnya, sejak Dajin diberikan pada tahun 2001, masyarakat dan masyarakat Papua belum melihat Dajin sebagai otoritas untuk mengurus diri sendiri, artinya kekuasaan yang didesentralisasi adalah milik pemerintah dan rakyat Papua. -Di luar otoritas pertahanan dan keamanan, diplomasi, mata uang, agama dan keadilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *