Pandemi seharusnya tidak dilihat sebagai momen politik sebelum Pilkada

Oleh: Novli B Thyssen SH, Ketua KIPP Jatim

– TRIBUNNEWS.COM-Panitia Pengawas Pemilu Independen (KIPP) mengingatkan Bupati di 19 kabupaten dan kota di Jatim bahwa jadwal tersebut telah melaksanakan rencana daerah 2020 Jadwal Pilkada Jangan gunakan situasi pandemi untuk mendukung pilkada di periode yang sama tahun 2020. -Menimbang kemampuan pemimpin daerah sebagai pengambil keputusan daerah, potensi kepala daerah untuk menyalahgunakan kekuasaannya sangat besar. -Penyalahgunaan kekuasaan dapat berupa alokasi sumber daya manusia, dan letak serta lokasinya secara strategis berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Misal, menempatkan seseorang dalam satgas atau satgas daerah untuk menangani Covid 19. DPD menilai prosedur Pilkada pada bulan Desember ——Baca: Jika Pimpinan Daerah tidak bekerja sama mengalokasikan dana Pilkada, ini Kementerian Dalam Negeri Contoh pengaturan posisi strategis dapat digunakan untuk meningkatkan interaksi sosial dengan masyarakat dan bersosialisasi dalam pelaksanaan tugas pemilu mendatang.

Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan dapat berupa pengalihan jabatan di instansi pemerintah yang menjadi rancang bangun pemilu di masa mendatang.

Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota atau wakil walikota melarang penggunaan kekuasaan, rencana, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan rakyat. Untuk para kandidat.

Dalam waktu enam bulan sebelum pasangan calon ditentukan, di daerahnya sendiri atau di daerah lain, sampai ditetapkan pasangan calon.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *