Latihan 71 hari penting selama pandemi

Disediakan oleh: Bambang Soesatyo, Juru Bicara Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia

TRIBUNNEWS.COM-Kekhawatiran ini menjadi kenyataan. Jika tidak ada koreksi atau tindakan tegas sejak masa kanak-kanak, maka persiapan Pilkada secara serentak di tahun 2020 bisa mengakibatkan makan berlebihan. Masih dalam tahap pendaftaran (Bapaslon) di mana calon pelamar sudah tepat, dan ini menunjukkan potensi puncak kasus Covid-19 karena baik Bapaslon maupun pendukungnya tidak peduli dengan kesepakatan kesehatan. Oleh karena itu, patut disebutkan bahwa durasi kampanye Pilkada 2020 selama 71 hari merupakan periode yang krusial.

Akhir pekan lalu, hingga saat ini masyarakat harus menyaksikan dan mendengarkan karena pandemi Covid-19 dalam keluarga masih memprihatinkan. Akhir pekan lalu, pendaftaran peserta Baba Sloan Pilkada 2020 pada 4-6 September lalu menjadi mengejutkan.

Di banyak daerah pemilihan, tanda dari kegiatan pendaftaran adalah urgensi pendampingan atau kerumunan yang jarang dalam pandemi untuk mematuhi kesepakatan kesehatan. Karena pelanggaran yang meluas selama periode pendaftaran, Kementerian Dalam Negeri bahkan memperingatkan 53 kepala daerah saat ini, yang membangkitkan banyak orang karena aktivitas mereka. Tidak diketahui berapa banyak kasus Covid-19 yang akan terjadi karena semua situasi sembrono semacam ini. Yang jelas masih dalam tahap persiapan dan 96 pejabat dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Boiolali dinyatakan positif Covid-19. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga mencontohkan, setidaknya 37 pemimpin daerah (Jacada State) diketahui memiliki sikap positif terhadap Covid-19. Karena mereka harus diisolasi, seorang Babazon hanya bisa menonton rekaman secara virtual di rumah.

Dan, fakta berikutnya minggu ini adalah jumlah kasus Covid-19 di negara tersebut. Sejak pasien pertama diumumkan pada 2 Maret 2020, jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air kini mencapai 200.000. Hingga Selasa (8/9), akan ada tambahan 3.046 kasus, dengan total 200.035 kasus. Indonesia menempati urutan ke-23 dalam jumlah kasus COVID-19 global dan ke-9 di Asia.

Tentu saja, ini berdampak pada citra negara. Malaysia melarang WNI masuk ke Malaysia. Amerika Serikat (AS) pun mengambil langkah serupa. Sejak awal Agustus 2020, Amerika Serikat menyimpulkan bahwa risiko penyebaran Covid-19 di Indonesia tergolong tinggi. Misalnya, US Centers for Disease Control and Prevention telah mengeluarkan peringatan level 3 kepada warga AS yang berencana masuk ke wilayah Indonesia. Setelah peringatan level 3 dikeluarkan, selain manfaat yang sangat mendesak, warga Amerika diimbau untuk menghindari masuk ke Indonesia.

Keputusan Malaysia dan Amerika Serikat justru merugikan Indonesia. Dengan semua tren tersebut, upaya pemulihan di sektor ekonomi menjadi semakin sulit. Apalagi di tengah pertumbuhan negatif seperti sekarang. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuartal kedua tahun 2020 adalah negatif 5,32%. Hal ini tidak mengherankan karena pertumbuhan negatif akibat pandemi Covid-19 sudah diprediksi sebelumnya.

Tantangannya sekarang adalah bagaimana meningkatkan kesadaran bersama untuk menjauhi resesi regional dalam beberapa kuartal ke depan. Sasaran tersebut dapat tercapai apabila semua unsur pemerintah dan pelaku usaha di semua lapisan masyarakat dapat melanjutkan kegiatan produksi. Upaya ini sudah dicoba, namun tidak mudah karena tren penyebaran Covid-19 di kota-kota sebagai pusat pertumbuhan sedang berkembang.

Nyatanya, jika kegiatan persiapan Pilkada 2020 dilakukan secara bersamaan pada tahun 2007, trennya bisa semakin memburuk. Tidak di bulan Desember. Operasikan seperti yang diharapkan. Dalam dua minggu ke depan mulai 26 September 2020, persiapan Pilkada akan mulai sarat dengan kegiatan kampanye. Kampanye Pilkada berlangsung 71 hari hingga 5 Desember 2020. Kegiatan pemilu akan dilakukan di 270 dapil. Meliputi 9 provinsi dari 32 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Jika semua dapil tidak bisa dikendalikan, potensi penyebaran Covid-19 tentu besar. Karenanya, dalam upaya bersama memutus rantai penularan virus corona, kampanye Pilkada 2020 selama 71 hari sangat kritis. Pelanggaran prosedur kesehatan selama kampanye tidak boleh ditoleransi.Hal ini harus ditekankan oleh semua pemerintah daerah, pasangan calon dan tim suksesnya, serta Bawaslu daerah dan KPUD (Panitia Pemilihan Daerah). KPUD dan Bawaslu tak segan-segan mencari bantuan dari Polsek atau Satpol PP. Anda bahkan dapat meminta bantuan tanpa ragu atau melaporkan pelanggaran tersebut ke departemen TNI-Polri yang bertanggung jawab untuk menegakkan prosedur kebersihan di tempat umum. Bawaslu dan KPUD harus berani membatasi jumlah orang yang terlibat dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan persiapan Pilkada. Artinya, kami mematuhi prosedur kebersihan, karena rangkaian kegiatan dilakukan selama pandemi Covid-19. Dengan cara ini, tidak boleh ada mobilisasi massa atau kegiatan lain yang menggugah dukungan massa. Paslon dan tim suksesnya harus mampu mengatur dan mengontrol aktivitas pendukungnya masing-masing. Kandidat juga perlu lebih kreatif untuk menyampaikan pesan atau komitmennya kepada komunitas elektoral. Pelamar harus berjanji bahwa kampanye mereka tidak akan menjadi cluster Covid-19. Untuk meminimalisir kemungkinan penyebaran Covid-19 saat kampanye Pilkada, semua pemerintah daerah harus tegas dan bulat dalam melaksanakan prosedur kesehatan. Sebaliknya, jika setiap pemerintah daerah gagal memberikan respon tegas terhadap pelanggaran perjanjian kesehatan, kegiatan Pilkada berpotensi memicu lonjakan kasus Covid-19 di semua daerah pemilihan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *