Hukum yang komprehensif untuk menjual pendidikan dan budaya kepada pengusaha

Berbagai macam legal, pendidikan dan budaya

penjualan pengusaha: KH. Imam Jazuli (Imam Jazuli, Lc.), Massachusetts (MA) *

TRIBUNNEWS.COM-Usai mempelajari hukum komprehensif hukum Cipta Karya (Ciptaker), terdapat 63 kata pendidikan dan 4 kata budaya. Dari seluruh bagian Ciptaker Act, terlihat jelas bahwa Republik Demokratik Rakyat dan pemerintah bermaksud menjual pendidikan negaranya kepada penguasa, investor dan kapitalis.

Selain itu, penyelenggaraan pendidikan adalah untuk melatih tenaga kerja yang dibutuhkan oleh para pengusaha. Salah satu pasal yang disampaikan oleh Perkumpulan Keluarga Taman Siswa (PKBT) yang paling merugikan pemikiran sektor pendidikan adalah ayat 12 tentang pendidikan dan kebudayaan, Pasal 65 ayat (1), yang berbunyi: disebutkan dalam keputusan itu.

Cahyono Agus, presiden PKBT, menilai pasal 65 melanggar UUD 1945 karena mengkomersialkan pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan kewajiban negara. Pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945 Amandemen berbunyi: “Setiap warga negara berhak atas pendidikan, setiap warga negara berkewajiban memperoleh pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya.” Modal Pendidikan Transformasi tidak bisa dihindari. Keadaan pikiran akan berubah. Guru pergi ke sekolah untuk mencari uang. Kehormatan seorang guru setingkat dengan seorang pekerja. Orang yang belajar tidak bisa lagi disebut pelajar, pelajar, pelajar (i). Lebih tepatnya; konsumen / pembeli.

Hal tersebut dapat dilihat dari DPP dan pemahaman pemerintah tentang esensi, esensi dan esensi pendidikan. Bagi Republik Demokratik dan pemerintah, melalui Undang-Undang Ciptaker, pendidikan hanyalah salah satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan penguasa.

Isi artikel yang relevan dari Ciptaker Omnibuslaw halaman demi halaman. “Mitra Bahari merupakan jejaring pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bertanggung jawab atas peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, pendidikan, konsultasi, pembinaan, pelatihan, penelitian terapan dan rekomendasi kebijakan. “

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *