Proyek pertanian pangan mengancam kedaulatan petani Indonesia

Penulis: DWI lulusan mata kuliah Ilmu Politik Universitas Nasional MUNTHAHA, peserta

ketika “Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja” (RUU Ciptaker) meletus operasi besar-besaran di berbagai daerah, presiden Qiao Kewei memilih mencari makan di Kalimantan Tengah Persiapan

— Karena agenda yang telah disusun dan merupakan bagian penting dari Rencana Strategis Nasional (PSN) 2020-2024, Jokowi seolah menempatkan isu pangan sebagai isu utama.

Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa makanan adalah kebutuhan dasar manusia. Namun, seringkali orang menyangkal bahwa ada pemain utama dalam penyediaan pangan.

Sejauh ini, para petani setia menyediakan makanan dalam segala situasi dan kondisi. Selama loyalitas mulai menurun seiring dengan menurunnya jumlah petani, loyalitas hampir tidak sebanding dengan kesejahteraan yang mereka terima.

Data BPS 2019 menunjukkan jumlah petani saat ini adalah 33.487.806. Jika dibandingkan dengan data tahun 1998, itu tahun pertama reformasi, dan harapan ditabur tahun itu, ketika jumlah petani 39.414.765. Dalam 20 tahun, jumlah petani menurun hampir 6 juta. Ini angka yang mengkhawatirkan, apalagi jumlah petani saat ini hanya sekitar 8%, atau 2,7 juta orang berusia antara 20 dan 49 tahun.

Dipastikan jumlah petani akan menurun drastis dalam 10 tahun mendatang. Lantas, apakah kekhawatiran ini juga ada di benak Presiden Jokovy, sehingga proyek food park perlu segera dilaksanakan?

Meski secara demografis merupakan negara kepulauan, Indonesia selalu diklaim sebagai negara agraris. Namun yang menjadi persoalan, pemerintah telah bekerja keras untuk menjaga kedaulatan pangan – Badan Urusan Logistik (Bulog) masih bekerja keras untuk mengimpor beras dalam jumlah yang berfluktuasi untuk menjaga ketahanan pangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *