R-Perpres TNI membahas tindakan teroris dan kemunduran dalam reformasi sektor keamanan

Setelah HendardiKetua Institute SETARA

TRIBUNNEWS.COM- Mengisolasi TNI-Polri Dua Dekade Dalam TAP MPR VI / MPR / 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR VII / MPR / 2000 Tentang Peran TNI: Penulis Dan Polri, jika proyek R-Perpres tentang tugas TNI pemberantasan terorisme disahkan dalam Perpres yang meloloskan Pasal 43I Perpres 43, rencana reformasi sektor keamanan akan mengalami kemunduran yang paling parah. . Resolusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sebelumnya, TNI diduga menduduki jabatan sipil dan dalam banyak kasus tidak menuduh pelanggaran HAM berat, hal ini juga menandai kemunduran yang mengkhawatirkan bagi reformasi di bidang keamanan. Setelah tuntasnya reformasi di bidang keamanan, seperti penghapusan koter, amandemen UU Peradilan Militer No. 31/1997, dan pembentukan “UU Bantuan Militer”, inilah yang menjadi dasar partisipasi TNI dalam kehidupan sipil. Cabang Yokowi terus memberikan berbagai keistimewaan kepada TNI agar mereka dapat berpartisipasi dalam berbagai kehidupan sipil tanpa batas. Baca: Perpres TNI tentang Penanggulangan Terorisme Dianggap Rancu dan Tumpang Tindih

Misi Antiteror TNI Leluasa dan Tidak Bertanggung Jawab, yang Memungkinkan TNI Leluasa Mencegah , Melakukan dan melanjutkan aksi teror, dan bebas menggunakan APBD atas nama terorisme, termasuk kekebalan dari penuntutan dan peradilan yang adil serta persiapan ketika tindakan TNI terhadap aksi teror salah.

Kepemimpinan pemimpin nasional Jokowi-Maruf Amin yang paling lemah dalam reformasi sektor keamanan karena merongrong konsep TNI dan Polri yang dibutuhkan oleh reformasi, yang menjadikan TNI sebagai alat pertahanan dan Polri sebagai alat untuk menjaga keamanan dan membangun Alat untuk ketertiban dan penegakan hukum. — TNI adalah alat pertahanan, hanya diperbolehkan berada di lapangan sipil berdasarkan kebijakan politik nasional, dan penerapan hukum bersifat sementara, dibatasi waktu, bentuk tugas tertentu, dan disertai pertanyaan khusus. Mekanisme akuntabilitas.

Selama periode ini, dalam konsep partisipasi TNI dalam pemberantasan kejahatan terorisme (seperti dalam rancangan Perpres), partisipasi tersebut bersifat permanen dan melampaui misi utama TNI dalam operasi nonmiliter. War (OMSP) seharusnya hanya ditujukan pada tingkat penuntutan dan kejahatan yang dilakukan oleh polisi, polisi, polisi dan polisi pada target tertentu. Komponen utama sistem peradilan pidana sudah tidak mampu lagi merespon aksi terorisme tersebut (out of capacity) -5/2018 mengusulkan metode penegakan hukum (criminal justice system) sehingga semua elemen yang terlibat dalam penuntutan harus dapat melakukan hal tersebut. Lakukan, sesuaikan sistem, terutama dalam hal akuntabilitas bisnis dan perlindungan hak asasi manusia-keikutsertaan TNI memang dimungkinkan untuk mencapai tujuan tersebut pada tingkat tertentu yang eskalasi ancamannya merupakan ancaman militer dan dilakukan di bawah perintah otoritas politik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *