Undang-undang akrobatik mengubah undang-undang Mahkamah Konstitusi

Penulis: Akbar Fa Zhaer (Akbar Faizal) Direktur Eksekutif Institut Dr Nagara

TRIBUNNEWS.COM-DPR melalui Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (RUU). Nagara Institute mengkritisi RUU tersebut sebagai bentuk pengelolaan proses legislasi yang masih semrawut. RUU tersebut sekali lagi menunjukkan cara kerja DPR dengan menyusun produk legislasi yang tidak mengusulkan standar yang jelas dan terstandar. Masalah yang ingin diselesaikan, seperti mengetahui alasan utama RUU tersebut.

Esensi RUU MK tidak ada kaitannya dengan isu strategis faktual di masyarakat.

Mengajukan dan mendiskusikan RUU secara mengesankan adalah hukum.

Baca: DPR Mengesahkan RUU La Co ur UUD Jadi Undang-Undang, Ini Yang Dikatakan Pengamat-RUU itu Tidak Masuk Daftar Prioritas Rencana Legislatif Nasional. —Apa-apaan ini?

Penonton berikutnya mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi tidak tahu di mana mencari informasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *