Surat dari Presiden KPU ini bisa menjadi pintu masuk untuk membenarkan calon bermasalah tersebut

Penulis: Peter Sellers Tinu Adams (PETRUS SELESTINUS) Ketua KPU NTT, Koordinator TPDI dan Kuasa Peradi

Syarat: Surat Ketua KPU NTT Nomor: 308 / PL 01.5-SD / 53 / KPU-Prov / VII / 2020, tanggal 24 Juli 2020, untuk pelaksanaan Pasal 40 dan 42 nomor PKPU untuk Presiden Majelis Nasional Indonesia: 1 Januari 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan KPU, khususnya mengenai Arahan, persyaratan penunjukan dan persyaratan kandidat untuk penerimaan dokumen dan tinjauan konferensi menunjukkan persekongkolan yang dimulai di sana. Presiden KPU NTT satu (satu) bulan kemudian menerima surat dari Presiden KPU RI pada tanggal 26 Agustus 2020 nomor: 686 / PL.02. 2-SD / 06 / KPU / VIII / 2020, tentang deskripsinya. Isi surat Ketua KPU NTT kepada Ketua KPU se-Indonesia dan isi surat Ketua KPU RI kepada Ketua KPU NTT Isinya hanya mengulangi UU Budiman. Penjelasan 3 paragraf agar calon tidak pernah melakukan perilaku yang memalukan, dan SKCK menjelaskan bahwa calon telah / tidak pernah melakukan perilaku yang memalukan. Persekongkolan – Dalam butir 3 surat Arief Budiman, Ketua KPU dijelaskan oleh polisi yang mengeluarkan SKCK. SKCK menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak pernah memiliki catatan kriminal, sehingga surat tersebut dapat diterima. -Namun, jika dalam surat tersebut disebutkan apakah yang bersangkutan memiliki catatan pidana dan pidana, KPU provinsi atau kabupaten / kota wajib melakukan klarifikasi untuk memastikan catatan pidana dan pidana tersebut. Inal adalah calon yang potensial.

Dalam hal penuturan pada paragraf terakhir, surat tersebut menjelaskan bahwa yang bersangkutan memiliki catatan pidana dan pidana, maka KPU provinsi, bupati, atau kota wajib melakukan klarifikasi dan tidak membuat cerita. Dapat dikatakan SKCK ditolak sebagai kebalikan dari SKCK. Dengan kata lain, dia tidak pernah memiliki catatan kriminal dan catatan kriminal yang dapat diterima.

Sepertinya ada ruang persekongkolan yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, ini adalah ruang yang disediakan secara ilegal oleh partai provinsi dan partai politik. Ini adalah calon melalui diskresi atau mencari alasan atau pengampunan dari sekedar meloloskan calon. .

Ini secara keliru disebut diskresi dan melanggar otorisasi UU 30 tahun 2014.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *