PDIP melakukan tindakan hukum terhadap lembaga pendidikan politik nasional

Disediakan oleh: Presiden PDP PDI Perjuangan dan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah (Ahmad Basarah).

TRIBUNNEWS.COM-Sebagai partai politik yang sah, dalam dua pemilihan umum tahun 2014 dan 2019, ia menjadi partai terlama di kalangan masyarakat akibat pembakaran bendera partai dan berbagai pencemaran nama baik Presiden PDI Ibu Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri, dan PDI dituduh berjuang sebagai Partai Komunis, dan individu tersebut ingin berpisah dan bersatu serta merasa tidak puas, dan karenanya merasa kecewa dan integritas nasional yang tidak manusiawi. -Seperti halnya PDI Perjuangan, dalam negara demokrasi, munculnya perbedaan pendapat dan pendapat di masyarakat kita merupakan berkah, apalagi saat membahas RUU. Ini hal yang wajar, karena peraturan kita juga mengatur tentang warga negara. Hak dan kewajiban. Berbagai pihak dari seluruh masyarakat memberikan audit, saran dan perbaikan faktur (termasuk dalam faktur HIP). PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih atas segala kritik dan kontribusi serta segala koreksi yang dilakukan partai ini. Namun, ini tidak masuk akal, jika melibatkan kekerasan yang tidak terbukti dan pencemaran nama baik, yang dapat menjadi kejahatan dan dapat mengaburkan esensi dari masalah yang sedang kita bicarakan, maka kami tidak ingin menggunakan hak demokrasi. Meski sebagai partai politik kami difitnah dan diperlakukan tidak manusiawi serta berusaha menggugah emosi seluruh keluarga PDI Perjuangan di Indonesia, namun Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden PDI Perjuangan, memberikan respon tegas dan bijak kepada seluruh pejabat PDI. Cara memesan. Seluruh Indonesia sedang berjuang, termasuk pengurus parpol di semua tingkatan mulai dari Partai Progresif Demokratik hingga pengurus cabang, kader partai yang duduk di DPR, DPRD dan DPRD di berbagai provinsi / kota. Indonesia dan masyarakat yang telah menjadi kepala dan wakil kepala daerah di seluruh Indonesia sampai dengan tingkat pemerintahan pusat, melalui berbagai provokasi dan perjuangan bersama serta upaya untuk menjaga persatuan Indonesia, mereka telah melakukan beberapa sen anti hidung pesawat dan introspeksi tanpa izin. negara. Bu Mega mengingatkan seluruh pejabat PDI Perjuangan untuk mendukung Pancasila menghadapi segala ancaman dan isu etnis yang muncul.

Dan sebagai akibat dari Negara Hukum, Negara Hukum adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjanjikan perlindungan bagi seluruh negeri. Seluruh Indonesia berdarah-darah. Jutaan keluarga IDP-P juga merupakan bagian dari seluruh bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Oleh karena itu, kami menuntut perlindungan terhadap individu yang telah dibakar untuk memfitnah bendera partai kami, memfitnah dan merusak nama baik Ibu Megawati Sukarnoputri, Ketua Umum Partai Gulat Demokrat Indonesia. Kekerasan dan berbagai fitnah dilakukan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, selain memberikan pendidikan politik dan metode demokrasi berdasarkan hukum dan peradaban yang baik, kami secara sadar namun sangat berkewajiban untuk mengambil tindakan hukum dan melaporkan berbagai tindak kekerasan dan pencemaran nama baik terhadap individu yang merusak jiwa demokrasi kita. Orang yang bertanggung jawab atas hukuman tersebut.

Tapi, sebagai negara kerabat, jika kita membakar bendera partai dan menghancurkan Ketua Umum PDI Perjuangan, dia akan mengakui kesalahan dan kesalahannya dengan itikad baik.

Terkait sengketa UU HIP, PDI-P hanya berharap UU sejak awal bisa menjadi payung hukum bagi regulator, serta tanggung jawab dan fungsi BPIP dalam pelaksanaannya. Mempromosikan pemikiran nasional. Oleh karena itu, kami juga berharap untuk mengembalikan nama UU HIP sesuai dengan nomenklatur asli dan nama UU Pembangunan Ideologi Pancasra (RUU-PIP) yang isi hukumnya hanya mengatur tentang tanggung jawab, fungsi, kewenangan dan kelembagaan untuk mendorong UU tersebut. Susun pemikiran Pancasila tanpa menerbitkan artikel. Pasal tersebut memaknai falsafah asas Pancasila sebagai norma hukum, karena Pancasila sebagai norma dasar (grundnorm) mengandung nilai filosofis dasar dari meta-hukum negara, yang tidak dapat direduksi menjadi norma hukum, dan lagi-lagi norma yang dikurangi legitimasi Pancasila menjadi satu.Tingkatan peraturan perundang-undangan, karena sebagai sumber dari semua sumber pelatihan hukum, legalitas Pancasila tidak dapat disahkan oleh peraturan perundang-undangan. -Kami yakin bahwa jika tugas pemajuan ideologi nasional diatur di bawah dukungan hukum undang-undang, maka pembentukan norma atau norma hukum yang baik dan ruang lingkup pengawasan akan semakin luas, sebab mereka bersifat representatif karena hanya memperlakukan DPR RI Berperan sebagai wakil lembaga rakyat, dan dibandingkan hanya mengatur dalam kerangka hukum Peraturan Presiden (Perpres), berarti partisipasi masyarakat lebih luas, bukan sebagai kebijakan politik, hukum, dan presiden. Metode penyelenggaraan negara menurut hukum ini diharapkan dapat menghindari praktek pembinaan atas-bawah dan pendidikan pemikiran Pancasila di era orde baru, serta tidak ada ruang partisipasi masyarakat yang luas. DPR RI Baleg dinilai memiliki beberapa kesalahan dan kekurangan, hal ini wajar karena ketika DPR RI Baleg membahas “UU HIP”, banyak anggota parpol dan fraksi, dan kita juga harus menghormati hak suara dan hak pilihnya. Oleh karena itu, tugas kita adalah mendengarkan dan mendengarkan kritik, saran dan pendapat dari seluruh masyarakat, termasuk MUI, PBNU, Muhammadiyah, pensiun TNI / Polri, dll, guna melakukan perbaikan dan merumuskan asas yang tidak hanya dapat direalisasikan, RUU tersebut tidak hanya memiliki legalitas formal. Ia juga memenuhi asas legalitas dari seluruh komunitas, dan memenuhi kebutuhan hukum yang kuat untuk menjalankan tugas dan mempromosikan persyaratan ideologi nasional. Pemerintah menunda pembahasan RUU HIP. Nah, ini menjadi motivasi yang baik bagi semua pihak untuk mendengarkan dan berdiskusi. Telah tercapai mufakat yang arif dan bijak yang dilandasi semangat perlindungan dan pelestarian jiwa Pancasila yang diwarisi dan diwarisi dari para founding fathers. Anak cucu kita telah membuat negara kesatuan Republik Indonesia langgeng.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *