Menantikan masa depan jaminan sosial Indonesia

Disediakan oleh: Dr. Poempida Hidayatulloh *)

TRIBUNNEWS.COM-Membaca artikel tentang BPJS di surat kabar mulai tanggal 24 Juli 2020 ke atas, memaksa penulis untuk merespon dan menjelaskan dari sudut pandang yang ada. Pandangan tersebut akan menjaga keseimbangan informasi dalam konteks yang lebih obyektif sehingga masyarakat dapat lebih memahami masalah jaminan sosial ini.

Pasal tersebut menyiratkan, “Ada persaingan dalam penyelenggaraan jaminan sosial, namun hubungan BPJS Ketenagakerjaan / BPJamsostek dengan Tapen dan ASABRI tidak terbuka kepada publik.

Pada dasarnya sesuai nomor undang-undang tahun 2011 tentang penyelenggaraan jaminan sosial Tanggal 24, 24, Taspen dan ASABRI akan bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jaga jaminan sosialnya.

Selain itu, BP Jamsostek sepertinya tidak bisa mencapai perwakilan jaminan sosial ASN, TNI dan Polri.

Baca: BPJS Managing Director Kesehatan ini masuk dalam peringkat Best CEO Employee Choice Awards 2020 – pandangan ini jelas merupakan opini sepihak yang kurang relevan.Karena keberadaan jaminan sosial harus dipahami keberadaan negara dalam melindungi masyarakat.

Dalam hal ini kelompok produktif dan orang-orang dengan ASN, TNI, Polri dan pekerjaan formal lainnya, pekerja informal, bahkan aktivis independen. Undang-undang dan turunannya terkait dengan pengelolaan jaminan sosial Peraturan-peraturan tersebut akan selalu mencerminkan keberadaan negara-negara tersebut di atas, oleh karena itu negara perlu mengatur manfaat yang diperoleh ASN, TNI dan Polri agar tidak mengurangi manfaatnya pada saat situasi berikut ini terjadi. Merger pada tahun 2029

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *