Apakah PSBB dapat mengatasi virus Corona?

JAKARTA-TRIBUNNEWS.COM Yusril Ihza Mahendra-Jakarta Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres No 11/2020 pada 31 Maret 2020, memutuskan berlangsung di seluruh Indonesia. Virus darurat kesehatan atau Covid-19 terkait wabah korona.

Keputusan di atas diambil hampir sebulan setelah Presiden Yokowi mengumumkan gelombang pertama dua (dua) pasien korona di China pada 2 Maret. Dalam kurun waktu satu bulan, setelah pengumuman tindakan medis darurat, jumlah penderita positif corona meningkat dari 2 (2) menjadi 1.528. 122 orang telah meninggal dan 75 telah pulih.

Selain itu, ribuan orang sedang dalam pengawasan, beberapa di antaranya diduga terinfeksi virus Corona dan menunggu konfirmasi dari hasil tes laboratorium kesehatan. Jumlah mereka meningkat setiap hari.

Tampaknya sudah terlambat untuk mengumumkan darurat kesehatan, kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur tentang penerapan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB). Tanggal dan tanggal yang sama.

PP ini memuat implementasi sebagian isi Perpres No. 6 tahun 2018 tentang kesehatan dan karantina, khususnya isi lain yang terkait dengan PSBB.

Baca: Banyak negara / kawasan Eropa yang menolak untuk menggunakan Masker buatan China yang dinilai tidak aman melalui PP PSBB ini, pemerintah daerah, daerah, pemerintah kota dan pemerintah provinsi dapat memutuskan untuk menerapkan PSBB di daerahnya dengan persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan diberlakukannya PSBB, setiap daerah berhak memberlakukan pembatasan pergerakan orang dan barang di provinsi atau kabupaten / kota tertentu.

Memang tidak mudah untuk menerapkan PSBB di suatu wilayah tertentu. Area mana yang dilarang untuk dimasuki orang dan barang? Karena suatu daerah tidak memiliki hak untuk membuat peraturan yang mempengaruhi daerah lain di luar yurisdiksinya-untuk secara efektif membatasi mobilitas orang dan barang, maka pemerintah daerah dapat meminta bantuan polisi atau bahkan TNI. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tidak mengatur hal itu. -Membaca: RS Darurat Pulau Kora sedang bersiap puncak di antara pasien Corona-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kesehatan dan Karantina juga tidak memberikan kewenangan kepada polisi untuk mengawasi keluar masuknya orang yang masuk dan keluar daerah tempat PSBB diadopsi. Pemerintah daerah hanya dapat mengerahkan Satpol PP di bawah Pemda.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *