PDIP mengambil langkah hukum sebagai lembaga pendidikan politik nasional

Disediakan oleh: Presiden PDP PDI Perjuangan dan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah (Ahmad Basarah).

TRIBUNNEWS.COM-Sebagai partai politik yang sah, ia menjadi partai terlama di antara masyarakat pada dua Pemilu 2014 dan 2019. Ia kecewa dengan pembakaran bendera partai dan berbagai insiden fitnah terhadap Presiden PDI Perjuangan. Diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi, Ibu Perjuangan, Presiden PDI, Ibu Megawati Soekarnoputri, menuduh PDI berperang sebagai Partai Komunis, dan sebagainya. Integritas nasional. -Untuk PDI Perjuangan, seperti layaknya di negara demokrasi, merupakan berkah adanya perbedaan pendapat dan pendapat di masyarakat kita, terutama ketika membahas RUU tersebut, hal yang wajar karena peraturan kita juga mengatur. Hak dan kewajiban unsur-unsur berikut: seluruh masyarakat untuk memberikan audit, saran dan perbaikan faktur (termasuk dalam faktur HIP). PDI Perjuangan mengucapkan terimakasih atas segala kritik dan kontribusi serta semua pihak atas koreksi UU HIP ini. Namun, ini tidak masuk akal, jika melibatkan kekerasan yang tidak terbukti dan pencemaran nama baik, yang dapat menjadi kejahatan dan mengaburkan esensi dari masalah yang sedang kita bicarakan, maka kami tidak ingin menggunakan hak demokrasi. Meski sebagai partai politik kita difitnah dan diperlakukan tidak manusiawi serta berusaha menggugah emosi seluruh keluarga PDI Perjuangan di Indonesia, namun Ibu Megawati Soekarnoputri selaku Presiden PDI Perjuangan memberikan respon tegas dan bijak kepada seluruh pejabat PDI. Cara memesan. Seluruh Indonesia sedang berjuang, termasuk pengurus partai politik di semua tingkatan mulai dari Partai Progresif Demokratik hingga pengurus cabang, kader partai yang duduk di parlemen Indonesia, DPDP dan DPRD lintas provinsi / kota, dan partai politik Indonesia menjabat sebagai ketua dan wakil perdana menteri. Pimpinan daerah di berbagai tempat, hingga tingkat pejabat eksekutif pusat, melalui berbagai provokasi dan perjuangan bersama serta upaya menjaga persatuan nasional Indonesia, telah melakukan introspeksi dan introspeksi tanpa alasan terhadap dolar AS. Bu Mega mengingatkan seluruh jajaran PDI Perjuangan untuk mendukung Pancasila dalam merespon segala ancaman dan isu etnis yang muncul. -Dan itu adalah hasil dari penegakan hukum. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia menjamin bahwa negara akan menumpahkan darah. Jutaan keluarga PDI-P di Indonesia juga milik seluruh negara Indonesia, sebagaimana dibuktikan dengan Pembukaan UUD NRI 1945 Oleh karena itu, permohonan kami untuk perlindungan hukum atas kekerasan pribadi Indonesia dan berbagai fitnah membakar bendera partai kami, memfitnah, dan merusak nama baik Presiden Demokrat Indonesia Gulat Megawati Sukarnoputri.

Juga berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka memberikan pendidikan politik dan sarana demokrasi atas dasar hukum yang baik dan beradab, kami sadar tetapi sangat berkewajiban untuk mengambil tindakan hukum dan melaporkan kepada yang bertanggung jawab untuk memperkuat tindakan individu yang merusak jiwa demokrasi kita. Hukuman untuk tindakan kekerasan dan pencemaran nama baik.

Tapi, sebagai negara yang ngotot kekeluargaan, kalau kita bakar bendera partai dan difitnah Presiden PDI, kita akan buka pintu pengampunan, Perjuangan pandai mengakui kesalahan dan kesalahannya.

Soal sengketa UU HIP, PDI hanya berharap dari awal sudah ada UU yang bisa menjadi payung hukum bagi regulator, dan tanggung jawab serta fungsi BPIP dalam pelaksanaannya adalah mengedepankan ideologi nasional. Oleh karena itu, kami juga berharap dapat mengembalikan nama UU HIP sesuai dengan nomenklatur asli dan nama UU Pembangunan Ideologi Pancasra (RUU-PIP) yang isi hukumnya hanya mengatur tentang tanggung jawab, fungsi, kewenangan dan kelembagaan untuk memajukan UU tersebut. Susun pemikiran Pancasila tanpa menerbitkan artikel. Pasal yang menjelaskan falsafah asas Pancasila sebagai norma hukum, karena Pancasila sebagai norma dasar (grundnorm) mengandung nilai filosofis dasar dari meta-hukum negara, dan tidak dapat direduksi menjadi norma hukum apalagi mengatur legalitas hukum. Dua untuk satuTingkatan norma hukum, karena sebagai sumber dari semua sumber pelatihan hukum, legalitas Pancasila tidak dapat disahkan oleh peraturan perundang-undangan. -Kami yakin bahwa jika tugas pemajuan ideologi nasional diatur di bawah dukungan hukum undang-undang, pembentukan norma atau norma hukum yang baik dan ruang lingkup pengawasan akan semakin luas, sebab mereka bersifat representatif adalah karena akan menjadi DPR RI Keikutsertaan sebagai wakil lembaga rakyat dan diatur hanya dalam kerangka hukum Peraturan Presiden (Perpres) berarti partisipasi masyarakat yang lebih luas daripada sebagai kebijaksanaan politik, hukum, dan presiden. Metode peraturan perundang-undangan ini diharapkan dapat menghindari terbentuknya ideologi Pancasila di era “orde baru” yaitu “top down”, mendidik, dan tidak ada ruang partisipasi masyarakat yang luas. DPR RI Baleg dinilai memiliki beberapa kesalahan dan kekurangan, hal ini wajar, karena ketika DPR RI Baleg membahas “UU HIP”, banyak anggota parpol dan fraksi, dan kita harus menghormati hak bicara dan hak pilihnya. Oleh karena itu, tugas kita adalah mendengarkan dan mendengarkan kritik, saran dan pendapat masyarakat luas seperti MUI, PBNU, Muhammadiyah, TNI / Polri pensiun, dll, guna meningkatkan dan mengusulkan tidak hanya asas legalitas formal, tetapi juga memuaskan. Asas legitimasi bagi seluruh masyarakat, dan memenuhi kebutuhan hukum yang kokoh untuk menjalankan tugas dan memajukan ideologi nasional. Pemerintah yang telah menunda pembahasan RUU HIP yang kini menjadi motivasi yang baik bagi semua pihak untuk saling mendengarkan dan berdiskusi guna mencapai mufakat yang arif dan arif yang dilandasi semangat melindungi dan menjaga hak asasi manusia. Pancasila diwarisi dari para founding fathers kepada keturunan kita, sehingga kesatuan republik indonesia sudah kuat turun-temurun.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *