Kurangi birokrasi atau ganggu pengujian korona

Jakarta IndefTRIBUNNEWS.COM Pakar Senior Ketua Panitia Ahli PAN Dradjad H. Wibowo, Jumat 10 April, Jakarta mulai menerapkan restriksi sosial berskala besar (PSBB). Daerah lain juga sudah meminta / mempertimbangkan pengajuan PSBB. Tujuan PSBB adalah untuk mengurangi penyebaran SARS-CoV-2 dari orang ke orang. Ada dua kelemahan yang perlu segera diatasi. Pertama, kita tidak tahu persis berapa banyak kasus positif yang terkonfirmasi di Jakarta dan Indonesia.

Tentu saja, karena jumlah tes yang sedikit, ada banyak kasus yang tidak terdeteksi, berapapun jumlahnya. Sebagai pedoman kasar, ada banyak jenazah yang terkubur dalam prosedur COVID-19 di Jakarta, dan dikatakan bahwa Bimbo yang diumumkan 30 tahun lalu telah menyebarkan virus, belum diketahui-kejadiannya. Kedua, sejak Senin 6 April, aktivitas warga Jakarta masih terlalu tinggi untuk melawan wabah tersebut. Hal yang sama juga terjadi di daerah lain.

Jika belum tahu berapa orang, siapa dan di mana yang positif korona, serta aktivitas populasinya masih tinggi, bagaimana cara mengurangi penularannya? Karena itu, langkah pertama adalah mencari tahu sejak dini. Uji, uji dan uji. Secepat mungkin.

Sayangnya, kecuali untuk tes yang terlalu sedikit, tes ini sebenarnya sangat lambat. Ini salah satu keluhan Gubernur Ridwan Kamil. Jangan berasumsi bahwa uji korona yang terlalu sedikit dan lambat tidak akan berdampak signifikan terhadap perekonomian. Sebaliknya, dampaknya sangat besar. –Apakah wabah itu dikendalikan atau meledak, dia adalah gerbang pertama. Jika prosedur pengujian berhasil, ditambah dengan disiplin masyarakat dan layanan medis yang baik, epidemi dapat dikendalikan. Bernapas untuk Anda-kegiatan ekonomi dan bisnis dapat dibalik. Jika wabah muncul, lihat bagaimana di Lombardy, Italia. Selain itu, pengujian cepat juga sangat penting untuk perawatan pasien. Ingat, Indonesia memiliki angka kematian yang tinggi untuk kasus COVID-19.

Kami telah kehilangan banyak talenta senior. Dari dokter / perawat, akademisi, pilot, pejabat senior hingga pengusaha sukses seperti Semarang. Kerugian ekonomi tidak terukur. -Sayangnya, prosedur pemeriksaan yang ditetapkan dalam SK Menteri Kesehatan HK.01.07 / Menkes / 182/2020 tanggal 16 Maret 2020 cenderung tersentralisasi dan birokrasi. – -Baca: Raffi Ahmad (Raffi Ahmad) Anggarkan dan bayar 100 karyawan untuk memastikan tidak ada PHK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *