Covid-19 dan pejabat negara yang memenuhi syarat

Penulis: Connie Raha hole Dini Bakri (Connie Rahakundini Bakrie) Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia

TRIBUNNEWS.COM- tahun 2019 setelah lama dikhawatirkan penyakit coronavirus atau pandemi Covid-19, saat Indonesia Berbagai masalah multidimensi juga ditemui.

Berdasarkan perbedaan antara kebijakan pemerintah daerah dan pusat dalam penanganan Covid-19, ketersediaan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis, ketersediaan obat-obatan dan tes “puzzling’quick ‘test”. -Banyak kalangan mulai dari aktivis, politisi hingga praktisi hukum percaya bahwa Presiden Joko Widodo telah mengambil langkah untuk mengatasi epidemi ini.

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahannya jelas berpeluang menimbulkan gejolak dan keresahan di masyarakat. Gejolak dari “serangan panik” yang disertai dengan “pembelian panik” dapat menyebabkan kekacauan atau “keresahan sosial”, yang mengarah pada kekerasan atau “kekacauan” dalam masyarakat sipil. Di negara ini, “Mahkamah Agung Rakyat” atau prinsip keselamatan pribadi adalah hukum tertinggi.

Mengingat fakta bahwa virusnya besar dan menyebar dengan cepat, ada batasan waktu. -Ini jelas juga membutuhkan tindakan skala besar dan cepat. Pemrosesan yang diakhiri dengan panah kiri dan kanan “satu per satu” tidak valid.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *