Pahami latar belakang mediasi sebelum mengajukan permintaan hak cipta kriminal

Penulis: Ichwan Anggawirya

artikel di koran harian Kompas terbitan Page 7 2020 12 Agustus berjudul “UU Perlindungan Hak Cipta”, saya mau di Pasal 95 (UU No 28 Tahun 2014 tahun 4) Mengenai masalah hak cipta, kecuali jika pelanggaran hak cipta diajukan dalam bentuk pembajakan, penyelesaian sengketa harus diupayakan melalui mediasi sebelum proses pidana diajukan.

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah “proses pidana harus melalui mediasi terlebih dahulu. Ketika penyidik ​​Polri dan PPNS secara umum KI menerima pengaduan pelanggaran hak cipta, mereka selalu perlu memberikan bukti bahwa mediasi telah dilakukan, atau setidaknya disiksa Dalam kasus pidana, Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 berbunyi sebagai berikut:

“Selain pelanggaran hak cipta dan / atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, Karena diketahui bahwa para pihak yang bersengketa telah ada dan / atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka mereka harus menyelesaikan perselisihan melalui mediasi terlebih dahulu sebelum memulai proses pidana. Pasalnya sangat jelas, dan mediasi terkait dengan penyelesaian sengketa, bukan tuntutan pidana.

Menurut Pasal 95 (2), istilah “sengketa” jelas merupakan masalah perdata. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengadilan niaga.

Pasal 95 (4) mengatur pengecualian lain selain pembajakan, karena dalam kasus pembajakan, ini murni kasus pidana dan terdapat bukti yang lebih nyata, dan dalam kasus litigasi, Harus ada unsur perdata yang memerlukan bukti formal, oleh karena itu jika ada tuntutan pidana harus ditunda dulu dan menunggu putusan perkara hukum perdata radium, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956:

Pasal 1: Jika diperlukan untuk menentukan ada tidaknya perkara perdata yang melibatkan unsur atau hubungan hukum antara dua pihak pada saat peninjauan perkara pidana, maka peninjauan perkara pidana tersebut bisa dalam konteks hak perdata yang menyangkut hak tersebut. Peninjauan kasus perdata yang ada atau tidak ada akan ditunda sampai putusan pengadilan.

Pasal 2: Menangguhkan penyidikan kasus pidana. Jika ada, Anda dapat menghentikan penyidikan kapan saja dan menganggapnya tidak perlu.

Menimbang bahwa isi Pasal 3 adalah sebagai berikut: “Pengadilan yang mengadili perkara pidana tidak tunduk pada putusan pengadilan dalam mempertimbangkan apakah berkaitan dengan perkara perdata.“ Dulu memiliki hak perdata. ”Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Surat tersebut merevisi rumusan pelaksanaan hasil rapat paripurna Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan. – Persoalan hak cipta dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 akan dibahas kemudian. Menurut pasal ini , Pasal ini hanya membahas mediasi sengketa perdata, bukan kasus pidana. … Penyelesaian melalui mediasi sengketa … “, dan tidak ada” larangan melaporkan tuntutan pidana atau panggilan pengadilan dalam kasus pidana, tetapi hanya jika melibatkan Dalam perselisihan perdata harus tetap dipertahankan “tuduhan” pidana. Kesimpulannya setiap perkara harus dipahami dari hakikat dan latar belakangnya, karena sangat kausal (kasus per kasus), sehingga tidak bisa digeneralisasikan. Pasal 95 (4) ) Layak, sehingga tidak ada kelalaian untuk mengkriminalisasi pihak yang diduga melakukan pelanggaran, terutama dalam kasus dugaan pelanggaran hak cipta.

* Ichwan Anggawirya, S.Sn., SH, MH, Indotrademark.com Dan pendiri MasterLawyer.org, Magister Hukum dari Universitas Bangano, ahli hukum merek dagang dan kekayaan intelektual

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *