Pandemi seharusnya tidak dilihat sebagai momen politik sebelum Pilkada

Penulis: Novli B Thyssen SH, Presiden Provinsi Jawa Timur KIPP

TRIBUNNEWS.COM- Panitia Pemantau Independen Pemilu (KIPP) mengingatkan penanggung jawab 19 kota di wilayah Provinsi Jawa Timur, jadwal pelaksanaan rencana daerah 2020 Jadwal Pilkada tidak memanfaatkan situasi pandemi Pilkada yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2020. Mengingat kemampuan kepala daerah sebagai pengambil keputusan daerah, maka potensi kepala daerah untuk menyalahgunakan kekuasaannya sangat besar.

Penyalahgunaan kekuasaan dapat mengambil jalan untuk mengalokasikan sumber daya manusia pada posisi dan jabatan strategis yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat.

Misal, menempatkan seseorang dalam satgas atau satgas regional untuk menangani Covid 19. Kaji Proses Pilkada Desember-Baca: Jika Pengurus Daerah Tidak Kerja Sama Pengalokasian Dana Pilkada, Ini Interpretasi Kementerian Dalam Negeri-Dapat Ditempatkan pada Posisi Strategis untuk Meningkatkan Interaksi Sosial dengan Masyarakat dan Sebagai Pemenuhan Sebagian tugas disosialisasikan untuk memfasilitasi pemilihan di masa depan.

Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan dapat berupa transfer untuk menggantikan posisi di lembaga pemerintah sebagai desain untuk memenangkan pemilu. -Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota atau wakil walikota melarang penggunaan wewenang, tata cara dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. — Dalam enam bulan sebelum penetapan pasangan calon, sampai dengan enam bulan sebelum penetapan pasangan calon, di daerahnya sendiri atau daerah lain.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *