PDIP melakukan tindakan hukum terhadap lembaga pendidikan politik nasional

Disediakan oleh: Presiden PDP PDI Perjuangan dan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah (Ahmad Basarah).

TRIBUNNEWS.COM-Sebagai partai politik yang sah, ia menjadi partai terlama di antara masyarakat pada dua Pemilu 2014 dan 2019. Ia kecewa dengan pembakaran bendera partai dan berbagai insiden fitnah terhadap Presiden PDI Perjuangan. Diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi, Ibu Perjuangan, Presiden PDI, Ibu Megawati Soekarnoputri, menuduh PDI berperang sebagai Partai Komunis, dan sebagainya. Integritas nasional. -Untuk PDI Perjuangan, seperti layaknya di negara demokrasi, merupakan berkah adanya perbedaan pendapat dan pendapat di masyarakat kita, terutama ketika membahas RUU tersebut, hal yang wajar karena peraturan kita juga mengatur. Hak dan kewajiban unsur-unsur berikut: seluruh masyarakat untuk memberikan audit, saran dan perbaikan faktur (termasuk dalam faktur HIP). PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih atas segala kritik dan kontribusinya terhadap proyek HIP ini dan koreksi yang dilakukan oleh semua pihak. Namun, ini tidak masuk akal, jika dilakukan melalui kekerasan dan pencemaran nama baik yang tidak terbukti, kami tidak ingin menggunakan hak-hak demokrasi. Ini bisa menjadi kejahatan dan mungkin mengaburkan esensi dari masalah yang sedang kita bicarakan. Meski kami difitnah dan tidak manusiawi sebagai partai politik dan berusaha menggugah emosi seluruh keluarga PDI Perjuangan di Indonesia, Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, memberikan perintah kepada seluruh pejabat PDI dengan mengeluarkan tanggapan tegas dan bijak setiap hari. Mulai dari DPP hingga pengurus cabang, pengurus cabang partai di seluruh Indonesia, hingga DPR RI, kader partai DPRD provinsi dan DPRD kabupaten / kota yang tersebar di seluruh Indonesia, serta kader partai yang menjabat sebagai ketua dan wakil kepala daerah di seluruh Indonesia, Sampai di tingkat eksekutif pusat, mereka telah mendapatkan beberapa sen introspeksi anti aliasing, tidak digeram oleh berbagai provokasi, upaya untuk saling melawan dan menjaga persatuan nasional Indonesia. Bu Mega mengingatkan seluruh kader PDI Perjuangan untuk mendukung Pancasila dalam merespon segala ancaman dan isu etnis yang muncul.

Dan itu adalah hasil penegakan hukum, dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945, negara berjanji akan menumpahkan darah, dan jutaan keluarga PDI-P juga merupakan bagian dari seluruh bangsa Indonesia. Karena itu, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945, maka kami menuntut perlindungan hukum terhadap orang-orang yang membakar bendera partai kami, memfitnah, dan merusak nama baik Presiden Megawati Sukarnoputri dari Partai Perjuangan Indonesia. Kekerasan dan segala macam fitnah. Mempertimbangkan faktor-faktor, serta memberikan pendidikan politik dan metode demokrasi berdasarkan hukum yang baik dan beradab, kami secara sadar namun sangat berkewajiban untuk mengambil tindakan hukum dan melaporkan berbagai tindak kekerasan dan fitnah yang dilakukan oleh pejabat eksekutif H untuk menghukum individu yang merusak jiwa demokrasi kita. .

Namun, sebagai negara yang menuntut kekeluargaan, jika kita bakar bendera partai kita dan memfitnah PDI, kita akan membuka pintu pengampunan, Presiden Perjuangan akan dengan baik hati mengakui kesalahan dan kesalahannya.

Soal sengketa UU HIP, sejak awal PDI Perjuangan hanya memikirkan UU yang bisa dijadikan payung hukum untuk melindungi hak, kewajiban, dan fungsi masyarakat. BPIP berkomitmen untuk memajukan pemikiran nasional. Oleh karena itu, kami juga berharap dapat mengembalikan nama UU HIP sesuai dengan nomenklatur asli dan nama “UU Pengembangan Ideologi Pan Kasla” (RUU-PIP). Isi hukum hanya mengatur tugas, fungsi, kewenangan, dan kewenangan untuk mendorong perbuatan tersebut. Struktur kelembagaan Pemikiran Pancasila tidak menerbitkan artikel. Pasal yang mengartikan falsafah asas Pancasila sebagai norma hukum, karena Pancasila sebagai norma dasar (grundnorm) mengandung nilai-nilai dasar meta hukum negara, dan tidak dapat direduksi menjadi norma hukum apalagi mengatur legalitas Pancasila.Tingkatan peraturan hukum, karena sebagai sumber dari semua sumber daya pembinaan hukum, legalitas Pancasila tidak dapat disahkan oleh peraturan perundang-undangan. -Kami percaya bahwa jika tugas mempromosikan ideologi nasional dikelola di bawah perlindungan hukum, itu akan menjadi luar biasa. Pengaturan atau pembentukan norma hukum dan ruang lingkup pengawasan akan lebih luas dan representatif, karena mereka akan ikut serta di DPR RI sebagai wakil lembaga rakyat dan lebih banyak lagi. Partisipasi masyarakat luas. Metode penyelenggaraan negara menurut hukum ini diharapkan dapat menghindari praktik pembentukan ideologi Pancasila di era orde baru lama (dari atas ke bawah) dan doktrinalisasi, di mana tidak ada ruang partisipasi publik yang luas. DPR RI Baleg dinilai memiliki beberapa kesalahan dan kekurangan, hal ini wajar saja, karena ketika DPR RI Baleg membahas “UU HIP”, banyak anggota partai politik dan fraksi, dan kita harus menghormati hak mereka untuk berbicara dan memilih. Oleh karena itu, tugas kita adalah mendengarkan dan mendengarkan kritik, saran dan pendapat dari masyarakat luas, termasuk dari MUI, PBNU, Muhammadiyah, purnawirawan TNI / Polri dan organisasi lainnya, untuk memperbaiki dan mengusulkan tidak hanya untuk memenuhi asas legalitas formal. , Yang sejalan dengan asas legalitas seluruh masyarakat dan memenuhi kebutuhan hukum yang kuat untuk menjalankan tugas dan memajukan ideologi nasional. Pemerintah telah menunda pembahasan RUU HIP. Nah ini menjadi motivasi yang baik bagi semua pihak untuk saling mendengarkan dan berdiskusi. Hal ini dilandasi oleh konsensus arif dan bijak yang dicapai tentang perlindungan dan pelestarian pusaka Pancasila. Dari para founding fathers hingga anak cucu kita Generasi ini telah menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia langgeng.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *