PP Tapera, seorang pengusaha jatuh ke tangga

Disediakan oleh: Dr. Anwar Budiman SH MH

TRIBUNNEWS.COM- Ia pun terjatuh dari tangga. Sudah tergerak oleh mahkotanya, dia masih memikul beban yang berat.

Ini setelah keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan, dan kini menjadi nasib Pengusaha-Perumahan Rakyat atau Tapera oleh Presiden Jokowidodo (Jokowi) pada Mei 2020 Ditandatangani pada tanggal 20.

PP 25/2020 ini menjadi payung hukum pelaksanaan penarikan pasukan Badan Pengelola Tapera (BP) dalam waktu dekat.

Dikutip dari berbagai pemberitaan PP, BP Tapera menghimpun dan mengurus instrumen sipil (ASN) , Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan pembiayaan perumahan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). , Pekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Pekerja di Perusahaan Swasta.

Menurut Pasal 15 PP 25/2020, simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% (3%) dari gaji peserta. Pekerja otong dan peserta mandiri.

Baca: Jokowi Tandatangani PP Tapera, Pekerja Gaji Bakal Menyelam Otong

Untuk Tapera bayar 3% fee, dimana 0,5% di bayar pengusaha atau pengusaha / perusahaan, dan sisanya 2,5% dibayar oleh pekerja dan dipotong dari gaji. Peserta mandiri yang iurannya dibayar sendiri.

Jika karyawan pensiun, yaitu 58 tahun, kepesertaan di BP Tapera akan dihentikan.

Setelah pensiun, peserta bisa mendapatkan hasil tabungan dan pengembangannya yang disimpan di deposito bank, surat utang pemerintah, dan dana investasi lainnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *