Penunjukan direktur dan komisaris BUMN Erick Thohir adalah konstitusional

Disediakan oleh: Widad Thalib, SH, MHWasekjen Departemen Hukum DPP KNPI dan Ketua OPPPI

TRIBUNNEWS.COM-Peraturan Kantor Kepresidenan Republik Indonesia, tentang pencalonan, mutasi dan pencopotan tim evaluasi akhir tahun 2014 serta jabatan manajemen senior utama dan senior Pengurus (Perpres No. 177/2014) tidak dimaksudkan untuk menunjuk direksi dan / atau komisaris BUMN, melainkan untuk menunjuk Pegawai Negeri Sipil (ASN) Badan Sipil Nasional. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung kekayaan negara yang terpisah. ASN) .

Baca: Ombudsman Presiden Surati (Surati) Minta Klarifikasi Jabatan Komisioner BUMN

Selain itu perlu diketahui bahwa Perpres merupakan regulasi berdasarkan pasal ini. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Instrumen Sipil (UU ASN) Republik Indonesia, Pasal 53.

Ini sejalan dengan “Perpresans Perpres” No. 177/2014. Pada bagian “Menimbang huruf a”, artikel ini pada dasarnya menyatakan bahwa ketua, sebagai otoritas tertinggi ASN, memiliki kekuatan untuk memutuskan administrasi pejabat senior Pengangkatan dan pemberhentian personel dan manajer menengah senior.

Selanjutnya menunjuk direktur dan / atau komisaris perusahaan publik yang tunduk pada ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2003 (tentang undang-undang BUMN) Republik Indonesia. Penunjukan anggota dewan direksi tunduk pada ketentuan Pasal 15, ayat 1 dan 2, dan penunjukan auditor perusahaan publik di bawah Pasal 27 UU BUMN. -Kedua klausul tersebut secara jelas mengatur bahwa Menteri BUMN dapat menjadi RUPS untuk mengangkat pengurus dan / atau komisaris BUMN.

Kemudian, perlu juga diketahui bahwa pengaturan dan prosedur untuk menunjuk dan memberhentikan direktur dan / atau komisaris tidak tunduk pada Pepres, tetapi tunduk pada keputusan menteri. (Kosong: Pasal 18 dan Pasal 30 UU BUMN).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *