Menarik aset korup melalui MLA dan AEoI

Disediakan oleh: Juru Bicara Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia-TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo-Ketika pemerintah mengumumkan niatnya untuk memulai kembali Tim Pemburu Korupsi (TPK) dan asetnya di negara lain, mantan pemilik proyek penelitian aset Bank Century tersebut Banyak negara yang didirikan kelompok itu beberapa tahun lalu mengingatkan banyak orang. Karena kinerja tim peneliti Century Asset tidak memenuhi harapan, disarankan agar pemerintah belajar dari kegagalan. Ini membutuhkan kerja keras dan biasanya sangat mahal. Sebelum melanjutkan pekerjaan ini, duta besar Indonesia di negara tempat aset disimpan harus bersifat diplomatik. Metode diplomatik tidak selalu mudah. Hanya menghadapi rintangan. Misalnya, otoritas kompeten negara yang bersangkutan tidak bekerja sama atau melanggar prinsip kerahasiaan bank. Itu sebabnya, sejak awal hingga saat ini, upaya menarik aset koruptor dari negara lain tidak banyak berpengaruh. Bahkan Tim Century Asset Hunting dianggap gagal. Yang ini. Tujuan TPK tidak hanya untuk menemukan oknum koruptor, tetapi juga untuk menemukan aset yang tersembunyi di banyak negara / kawasan – masyarakat, terutama pengamat, telah lama mengetahui negara-negara tempat barang curian biasanya disembunyikan. Namun meski hubungan negara dengan Indonesia sangat harmonis, semua orang tahu betapa sulitnya menarik aset tersebut.

Sekarang, ketika pemerintah mencoba memburu aset elemen korup lagi, masyarakat pasti akan mendukung niat ini. Namun jika dilihat dari sederet kegagalan di masa lalu, pembentukan TPK membutuhkan kajian yang cermat. Bahkan, sebenarnya telah memfasilitasi pekerjaan ini dengan memperbarui sistem pertukaran informasi keuangan antar negara.

Secara teknis, ini berarti deteksi aset sekarang lebih mudah. Namun demikian, dalam pembentukan TPK tetap perlu dikaji secara cermat, terutama untuk menghindari human error. Memang, fakta sejarah membuktikan bahwa perburuan tersangka korupsi dan harta bendanya di negara lain kerap gagal karena human error atau kelalaian anggota kelompok pemburu yang tidak etis. Ini berarti perburuan tidak hanya membutuhkan sinergi yang efektif antar lembaga, tetapi juga tim yang bersih atau organisasi yang tidak menguntungkan. Jika ada anggota tim yang terlibat dalam konflik kepentingan, hasil dari pekerjaan ini akan sangat tidak signifikan.

Ada beberapa kasus yang perlu dipelajari. Beberapa tahun lalu, dalam proses penjarahan aset koruptor ke bank di Swiss, segala upaya dan kemajuan tim pengejar binaan KBRI Swiss langsung terhenti karena tiba-tiba Jakarta membatalkan peran dan fungsi organisasi. Duta Besar Indonesia untuk Swiss, Jakarta kemudian mengangkat satu orang lagi sebagai wakil resmi pemerintah Indonesia. Otoritas Swiss tidak dapat menerima pekerjaan seperti itu, sehingga proses penarikan aset terhenti. Setelah Duta Besar Indonesia untuk Swiss secara terbuka mengaku bersalah di Jakarta, kejadian itu menimbulkan keributan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *