PDIP pergi ke lembaga pendidikan politik nasional melalui saluran hukum

Disediakan oleh: Presiden PDP PDI Perjuangan dan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah (Ahmad Basarah).

TRIBUNNEWS.COM-Sebagai partai politik yang sah, pada Pemilu 2014 dan 2019, misi terbesar rakyat mengecewakannya. Ia juga kecewa dengan pembakaran bendera partai dan berbagai fitnah Presiden PDI Ibu Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri, serta menuding PDI Berjuang untuk Partai Komunis dan insiden lainnya diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi. Dipimpin oleh individu yang ingin memecah belah negara, persatuan dan kesatuan.

Bagi Republik Demokratik, dalam Perjuangan PDI, munculnya perbedaan pendapat dan pandangan di masyarakat kita merupakan berkah, terutama dalam pembahasan dan RUU. Ini hal yang wajar, karena peraturan kita juga mengatur secara keseluruhan. Hak dan kewajiban elemen sosial dalam rangka mengkritisi, menyarankan dan memperbaiki faktur (termasuk dalam faktur HIP). PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih atas segala kritik dan kontribusinya terhadap proyek HIP ini dan koreksi yang dilakukan oleh semua pihak. Akan tetapi, pelaksanaan hak-hak demokrasi bukanlah hal yang sah atau tidak diinginkan, hal itu dilakukan melalui kekerasan dan fitnah yang tidak terbukti, yang dapat menjadi kejahatan dan dapat mengaburkan esensi dari masalah yang sedang kita bicarakan. — Tetapi meskipun difitnah dan tidak manusiawi sebagai partai politik, dan berusaha untuk membangkitkan massa Perjuangan PDI di seluruh Indonesia, ketua Partai Gulat Demokratis Indonesia Megawati Sukarnoputri merespons dalam sebuah perusahaan tetapi bersikap bijak terhadap PDI Semua kader mengeluarkan perintah harian. Dari DPP hingga pimpinan partai cabang anak, kader partai di DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten / kota se-Indonesia, serta yang menjadi ketua dan wakil ketua, berjuang di seluruh Indonesia seluruh Indonesia, hingga tingkat eksekutif pusat. Mereka semua menerima beberapa sen introspeksi anti-aliasing, dan tidak marah dengan berbagai upaya provokasi, saling berkelahi, dan menjaga persatuan nasional Indonesia. Bu Mega mengingatkan seluruh kader PDI Perjuangan untuk mendukung Pancasila menghadapi segala ancaman dan persoalan etnis yang muncul.

Dan merupakan hasil dari penegakan hukum, Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 di Indonesia, negara berjanji akan menumpahkan darah, dan jutaan keluarga PDI-P juga merupakan bagian dari seluruh bangsa Indonesia. Seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945, oleh karena itu kami menuntut perlindungan hukum terhadap orang-orang yang membakar bendera partai kami, memfitnah, dan merusak nama baik Presiden Megawati Soekarnoputri dari Partai Perjuangan Indonesia. Kekerasan dan segala macam fitnah. Mempertimbangkan faktor-faktor, serta memberikan pendidikan politik dan metode demokrasi berdasarkan hukum yang baik dan beradab, kami secara sadar namun sangat berkewajiban untuk mengambil tindakan hukum dan melaporkan berbagai tindak kekerasan dan fitnah yang dilakukan oleh pejabat eksekutif H untuk menghukum individu yang merusak jiwa demokrasi kita. .

Namun, sebagai negara yang menuntut kekeluargaan, jika kita bakar bendera partai kita dan memfitnah PDI, kita akan membuka pintu pengampunan, Presiden Perjuangan akan dengan baik hati mengakui kesalahan dan kesalahannya.

Soal sengketa UU HIP, sejak awal PDI Perjuangan hanya memikirkan UU yang bisa dijadikan payung hukum untuk melindungi hak, kewajiban, dan fungsi masyarakat. BPIP berkomitmen untuk memajukan pemikiran nasional. Oleh karena itu, kami juga berharap dapat mengembalikan nama UU HIP sesuai dengan nomenklatur asli dan nama “UU Pengembangan Ideologi Pan Kasla” (RUU-PIP). Isi hukum hanya mengatur tugas, fungsi, kewenangan, dan kewenangan untuk mendorong perbuatan tersebut. Struktur kelembagaan Pemikiran Pancasila tidak menerbitkan artikel. Pasal yang mengartikan falsafah asas Pancasila sebagai norma hukum, karena Pancasila sebagai norma dasar (grundnorm) mengandung nilai-nilai dasar meta hukum negara, dan tidak dapat direduksi menjadi norma hukum apalagi mengatur legalitas Pancasila.Tingkatan norma hukum, karena sebagai sumber dari semua sumber pelatihan hukum, legalitas Pancasila tidak dapat disahkan oleh peraturan perundang-undangan. -Kami percaya bahwa jika tugas mempromosikan ideologi nasional dikelola di bawah perlindungan hukum, itu akan menjadi luar biasa. Pengaturan atau pembentukan norma hukum dan ruang lingkup pengawasan akan lebih luas dan representatif, karena akan ikut serta di DPR RI sebagai wakil lembaga rakyat, dan melibatkan Keterlibatan komunitas yang lebih luas. Metode peraturan perundang-undangan ini diharapkan dapat menghindari praktik penanaman ideologi Pancasila di era orde baru. Ideologi ini bersifat “top down” dan mendidik, serta tidak ada ruang partisipasi publik yang luas. Ada beberapa kesalahan dan kekurangan yang seharusnya dianggap biasa, karena ketika DPR RI Baleg membahas “UU HIP”, banyak anggota partai politik dan fraksi, dan kita harus menghormati hak mereka untuk berbicara dan memilih. Oleh karena itu, tugas kita adalah mendengarkan dan mendengarkan kritik, saran dan pendapat dari masyarakat luas, termasuk pendapat, saran dan perbaikan dari MUI, PBNU, Muhammadiyah, TNI / Polri pensiun, dll, tidak hanya sejalan dengan asas legalitas formal, tetapi juga sejalan dengan Asas legitimasi bagi seluruh masyarakat dan memenuhi kebutuhan hukum yang kuat untuk menjalankan tugas dan memajukan ideologi nasional. Pemerintah telah menunda pembahasan RUU HIP ini. Nah ini menjadi motivasi yang baik bagi semua pihak untuk saling mendengarkan dan berdiskusi. Hal ini dilandasi oleh musyawarah arif dan bijak yang dicapai berdasarkan semangat perlindungan dan pelestarian Pancasila yang diwarisi dari para founding fathers kepada anak cucu kita. Untuk generasi penerus bangsa persatuan Republik Indonesia tetap kokoh di segala usia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *