Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berlaku untuk markas ASN untuk pekerjaan rumah

TRIBUNNERS-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan pekerjaan rumah bagi pejabat negara di kantor pusat.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menekankan bahwa ini dilakukan untuk mengekang penyebaran penyakit Coronavirus (Covid-19) di daerah yang terkena dampak. Koordinasi dan rapat sebenarnya dilakukan melalui konferensi video dan telepon. Salah satunya, Selasa (17/3) pagi, Mendikbud mengikuti rapat kabinet melalui video conference. : Jokowi tidak mempertimbangkan hak penyitaan. Kalau cara ini diterapkan, apakah sahamnya aman?

“Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita saat ini menggunakan berbagai teknologi pertemuan yang tersedia sementara untuk melaksanakan tugas, bekerja dan mengkoordinasikan pertemuan di rumah. Menerapkan social distancing atau pembatasan interaksi,” Mendikbud DKI Jakarta, Selasa (17/03) Said-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meresmikan kebijakan kerja keluarga bagi pejabat negara di lingkungan kantor pusat. Surat Edaran 36603 / A.A5 / OT / 2020 tanggal 15 Maret 2020, Sekjen menyampaikan delapan pendapat pencegahan penyebaran Covid-19 ke rapat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau komunikasi online lainnya. Pejabat senior dan kepala departemen lainnya bertanggung jawab atas pencegahan dan pengobatan Covid-19 dan layanan departemen mereka.

Ketiga, memperbolehkan pejabat / karyawan untuk bekerja di rumah tanpa menurunkan kinerja Kedua, keempat, manajer / karyawan yang sakit tidak dapat bekerja di kantor dan harus tinggal di rumah.

Kelima, pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menggunakan transportasi umum setiap hari dapat berangkat kerja bila diperlukan untuk memberikan bantuan yang lebih aman.

Keenam, administrator sistem korespondensi dan dokumen elektronik harus memelihara sistem dengan benar agar sistem dapat digunakan untuk pengoperasian jarak jauh.

Ketujuh, penanggung jawab Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) berkoordinasi dan melakukan pembelian dengan Administrasi Umum Barang dan jasa menyiapkan infrastruktur dan tanda tangan elektronik agar penyelenggaraan jasa dapat berjalan normal dan dapat dilaksanakan, antara lain: melalui SINDE, video conference, dokumen digital, dll.

Poin kedelapan menegaskan bahwa kebijakan ini akan berlaku mulai Senin, 16 Maret 2020, hingga ada pemberitahuan lebih lanjut dari Dinas Pendidikan. budaya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *