Tagihan HIP, Pancasila dan BPIP

Penulis: Syamsuddin Radjab

(Dosen Senior Pancasila Jakarta Pascasarjana Ilmu Politik dan UIN Alauddin Makassar)

TRIBUNNERS- Belakangan ini, atas usulan hukum HIP (busur ideologi Pancasila) menimbulkan kontroversi yang dibahas DPR , Dan ditetapkan sebagai DPR Rights Initiative pada rapat paripurna tanggal 12 Mei 2020.

Pekerjaan persiapan sendiri dimulai pada pertengahan Februari, dan Panitia Kerja (Panja) mengundang para ahli untuk menyampaikan pendapat dan sarannya. HIP Act.

DPR membenarkan bahwa UU HIP telah mendapat tanggapan langsung dari berbagai fraksi (seperti PKS, PAN, dan PPP) yang menyatakan penyesalan atas tidak adanya pembubaran dan pencekalan MPRS TAP dengan ICP No. XXV 1966. Indonesia melarang penyebaran atau pengembangan gagasan atau ajaran komunis / marxis-leninis sebagai acuan operasi lapangan. Postingan tersebut melontarkan cerita tentang kekejaman dan pengkhianatan PKI di berbagai platform media sosial dan menyebar luas, diikuti dengan lelucon antara Moh. Mahfud dan Fadli Zon, MD, di Twitter tentang “UU HIP”. Fadli berbicara tentang urgensi “UU HIP”, dan Mahfud menilai “UU HIP” sebenarnya diusulkan DPR dan dipimpin oleh Fadli. Didukung oleh Partai Gerindra.

Catatan UU HIP

Saat membaca UU HIP, saya memberikan beberapa catatan, termasuk asal mula UU HIP dulu.

Baca: Untuk prediksi krisis pangan, BPIP mewajibkan pemerintah untuk membentuk kembali kemandirian kekuatan pangan-sulit membedakan struktur dari kerangka yang ditetapkan oleh wakil ketua dan pakar di bidang penelitian. Materi BPIP tentang status hukum Ideologi dan Garis Besar Materi Pancasila (GBHIP) telah dikembangkan sejak tahun 2019, dan sistem dan bahasanya yang terstandarisasi telah disusun dalam UU HIP yang mengandung unsur yang mirip atau sangat mirip.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *