Menanti masa depan jaminan sosial Indonesia

Disediakan oleh: Dr. Poempida Hidayatulloh *)

TRIBUNNEWS.COM-Baca artikel tentang BPJS di surat kabar mulai 24 Juli 2020 dan di atasnya, memaksa penulis untuk merespons dan menjelaskan dari perspektif yang ada. Pandangan ini akan mewujudkan keseimbangan informasi dalam situasi yang lebih obyektif, sehingga masyarakat dapat lebih memahami masalah jaminan sosial ini.

Dalam tulisan ini, BPJS Ketenagakerjaan / BPJamsostek dan Taspen dan ASABRI menyembunyikan persaingan dalam penyelenggaraan jaminan sosial, meskipun bukan persaingan terbuka.

Berdasarkan pada dasarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Lembaga Penyelenggara Jaminan Sosial, Tapen dan ASABRI harus bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2029. Lindungi jaminan sosialnya.

Selain itu, BP Jamsostek terlihat tidak mampu melaksanakan jaminan sosial untuk ASN, TNI dan Polri. — Pandangan ini jelas merupakan bias yang kurang relevan. Karena keberadaan jaminan sosial harus dipahami dengan keberadaan negara dalam melindungi rakyat.

Dalam hal ini, kelompok-kelompok produksi dan orang-orang dengan ASN, TNI, Polri dan pekerjaan pekerja formal lainnya, pekerja informal, dan bahkan aktivis independen. Peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan jaminan sosial akan selalu mencerminkan keberadaan negara-negara tersebut di atas.Oleh karena itu, negara perlu melakukan pengawasan agar jika terjadi merger selanjutnya, manfaat yang diperoleh ASN, TNI dan Polri tidak berkurang pada tahun 2029.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *