Covid-19 dan pejabat negara yang berkualitas

Author: Connie Raha hole Dini Bakri (Connie Rahakundini Bakrie), Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia

TRIBUNNEWS.COM- tahun 2019 pasca pandemi virus Corona atau distress Covid-19 Case , Indonesia telah mengalami berbagai masalah multidimensi secara bersamaan. –Dari munculnya perbedaan kebijakan antardaerah dan pusat pengobatan Covid-19, ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis, ketersediaan obat-obatan dan perpaduan “rapid test”, … –Banyak kalangan, mulai dari aktivis, politisi hingga praktisi hukum, menilai langkah sulit yang diambil Presiden Joko Widodo untuk mengatasi wabah ini.

Kebijakan yang diadopsi oleh pemerintahnya jelas memiliki peluang untuk menciptakan kekacauan dan kecemasan di masyarakat.

Selain itu, turbulensi “serangan panik” yang menyertai “pembelian panik” dapat menyebabkan kekacauan atau “keresahan sosial”, yang mengarah pada kekerasan atau “kekacauan” dalam masyarakat sipil. e Gunakan prinsip “hukum tertinggi rakyat”, di mana keselamatan pribadi adalah hukum tertinggi.

Mengingat fakta bahwa virus menyebar dalam skala besar dan cepat, ada batasan waktu.

Ini jelas perlu dilakukan dalam skala besar dan cepat. tindakan. Manajemen panah “unik” legal dan legal tidak valid.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *