Rancangan undang-undang ketenagakerjaan dan reposisi otoritas presiden

Penulis: Fakultas Hukum Universitas, Dosen Senior di Indonesia Hari Prasetiyo

TRIBUNNEWS.COM- pembahasan RUU Cipta Karya menyebabkan banyak pihak emosi negatif. — Selain berbagai konten kontroversial, sebenarnya ada serangkaian masalah yang cocok untuk diskusi.

Salah satu masalah yang diatur terkait dengan administrasi pemerintah. Padahal, masalah ini saat ini sangat penting. Dalam “Hickel Act” ini, proposisi sistem presidensial telah sangat ditegaskan.

Dalam RUU ini, orang berulang kali menekankan bahwa kekuasaan pemerintah adalah milik presiden. Kepala daerah dan menteri adalah asisten presiden.

Kepala daerah bukan raja daerah-Saat ini, sangat penting untuk mendefinisikan kembali otoritas presiden. Pasal 4 (1) UUD 1945 menetapkan bahwa Presiden Republik Indonesia memiliki kekuasaan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar.

Sejauh ini, atau setidaknya sejak reformasi 1998, sistem pemerintahan Indonesia telah berubah. Daerah memiliki hak untuk mengatur diri sendiri melalui otonomi daerah. Kepala daerah juga memiliki kekuatan hukum untuk melaksanakan otonomi daerah.

– Implementasi otonomi daerah sebenarnya tidak menjadikan kepala daerah menjadi bawahan atau asisten presiden. Bahkan kepala daerah tidak lagi ditunjuk oleh presiden, tetapi langsung dipilih oleh presiden, ini tidak membuat kepala daerah lebih rendah dari presiden.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *