Aturan ambigu Ojol selama ledakan korona

Penulis: Dr. Anwar Budiman SH MH

TRIBUNNEWS.COM- dalam implementasi pembatasan dan regulasi sosial skala besar (PSBB) pada tahun 2019 untuk mengatasi penyebaran penyakit coronavirus atau Covid-19, terdapat ambiguitas dalam ojol online atau ojol – sebuah Di sisi lain, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan “Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 18 tahun 2020.” Pasal 11 (1) dari ketentuan tentang pengendalian transportasi dalam konteks mencegah negara-negara distribusi yang menurut aturan ini, ojol mengotorisasi Bawa penumpang dalam berbagai kondisi untuk mendisinfeksi kendaraan dan pengemudi. ° 18/2020. 2020 tentang prinsip-prinsip panduan pembatasan sosial skala besar.

Menteri Kesehatan mengeluarkan pernyataan pada tanggal 3 April 2020, sesuai dengan Pasal 13 (10) surat Permenkes menyatakan bahwa ojol hanya dapat digunakan di PSBB Bawa barang selama periode implementasi. Dalam Peraturan 9/2020, penumpang di kendaraan umum dan pribadi harus mengatur jarak – dua aturan yang saling bertentangan ini telah menimbulkan kontroversi. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, cenderung merujuk pada Menteri Kesehatan daripada Menteri Transportasi.

Ini berarti Anies melarang ojol membawa penumpang dan hanya mengizinkan penumpang untuk membawa barang. Pada tahun 2020, penerapan pembatasan sosial skala besar (Covid-19) untuk Manajemen Penyakit Coronavirus 2019 dilaksanakan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Aturan ini berlaku dari Jumat (10 April 2020) hingga 23 April 2020.

Baca: Tanpa mengikuti Kementerian Transportasi, Yabo De Tabek akhirnya setuju untuk melarang transportasi penumpang ke Ojol selama PSBB – pada rapat kabinet terbatas pada hari Senin (13 April 2020), Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk memulai “dari jalur tengah”. Selama kesejahteraan tidak dibayar, Oyol hanya dapat mengangkut penumpang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *