Menanti masa depan jaminan sosial Indonesia

Disediakan oleh: Dr. Poempida Hidayatulloh *)

TRIBUNNEWS.COM-Baca artikel tentang BPJS di surat kabar mulai 24 Juli 2020 dan di atasnya, memaksa penulis untuk merespons dan menjelaskan dari perspektif yang ada. Diharapkan dari perspektif ini, keseimbangan informasi dapat dicapai dalam situasi yang lebih objektif, sehingga masyarakat dapat lebih memahami masalah jaminan sosial ini.

Dalam artikel ini, BPJS Emploi / BPJamsostek dan Taspen dan ASABRI telah menyembunyikan persaingan dalam pelaksanaan jaminan sosial, bahkan jika bukan kompetisi terbuka.

Dengan syarat pada dasarnya berdasarkan pada Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Organisasi Jaminan Sosial, Tapen dan ASABRI harus bergabung dengan BPJS Emploi pada tahun 2029.

Mengenai artikel ini, beberapa orang telah memperhatikan perubahan manfaat yang akan diterima ASN dan TNI / Polri dari jaminan. Selain itu, BP Jamsostek juga tampaknya tidak dapat menerapkan jaminan sosial untuk ASN, TNI dan Polri.

Baca: Dalam Penghargaan Pilihan CEO Terbaik 2020, direktur utama BPJS — pandangan ini jelas merupakan pendapat sepihak yang tidak terlalu relevan. Karena keberadaan jaminan sosial harus dipahami di hadapan negara untuk melindungi rakyat.

Dalam hal ini, kelompok produktif termasuk ASN, TNI, polisi, pekerja formal lainnya, pekerja informal dan bahkan pembela hak independen. Undang-undang dan peraturan yang terkait dengan implementasi jaminan sosial akan selalu mencerminkan keberadaan negara-negara tersebut di atas, oleh karena itu, penting bagi negara untuk melakukan pengawasan sehingga ketika merger berikutnya terjadi, manfaat yang diperoleh ASN, TNI dan Polri tidak akan berkurang pada tahun 2029.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *