IKANU Konferensi Kerja Nasional PBB tentang Menentang Oligopoli dan Intoleransi Ekonomi Resolusi Jihad

IKANU PBB menentang oligarki ekonomi dan resolusi jihad resolusi konferensi kerja nasional

Penulis: KH. Imam Jazuli, Massachusetts, Massachusetts * Sudah 3 bulan sejak Konferensi Al-Azhar pada tahun 2019. Besok kita akan menjamu IKANU Rakernas (Nahdlatul Ulama) yang diselenggarakan oleh alumni mahasiswa Al-Azhar Mesir. Ikatan Alumni) dan menjadi Nahdliyyin 7-8 di Cirebon pada bulan Maret. Organisasi ini besar, dengan lebih dari 30.000 anggota.

Sebagai anggota IKANU, penulis menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Menurut data dari Kementerian Keuangan pada 2018, pendapatan pemerintah dari sumber daya alam mencapai 161 triliun rupee. Angka ini termasuk sektor minyak dan gas (minyak dan gas) Rp. 143,3 triliun dolar AS, sisanya berasal dari industri lain.

— Potensi kekayaan Indonesia harus dirancang untuk pengembangan dan tata kelola nilai-nilai luhur Pancasila, terutama prinsip kelima, << Keadilan sosial untuk semua orang Indonesia, dan dipengaruhi oleh semua bagian negara. Apresiasi. "

Sayangnya, dampak sumber daya alam terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan semua orang Indonesia telah meninggalkan celah yang serius. Biro Pusat Statistik masih melaporkan bahwa jumlah orang miskin pada bulan September 2019 adalah 24,79 juta. Dikatakan bahwa Angka ini menunjukkan bahwa dibandingkan dengan tahun 2018, tingkat kemiskinan telah menurun sebanyak 880.000 orang.-Kritik kuat terhadap permintaan BPS dapat diterima.Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (INDEF) Ekonom, Pengamat, Bi Homer Yudhistira Adhinegara mengatakan bahwa setidaknya ada tiga masalah: 1) Data BPS diperoleh dari sampel pengeluaran, bukan pendapatan.

Orang-orang sangat berhutang, karena mereka tidak dianggap miskin, jadi 2) Survei ini dalam 3. ) BPS sebenarnya adalah lembaga independen yang telah memperoleh bimbingan politik dari Presiden sebelum menanyakan dan menerbitkan laporan tersebut. Kritik terhadap INDEF dapat dibenarkan karena ketidaksetaraan ekonomi pada isu ekonomi bukanlah masalah fluktuasi statistik, tetapi dari Sistem Indonesia yang efektif. Kekuasaan dikontrol oleh oligarki, mengarahkan beberapa orang kaya untuk mempraktikkan intoleransi ekonomi. Oleh karena itu, jangan heran jika BPS tidak berbeda dengan partai politik yang mendukung pemerintah.

Melihat kenyataan, penulis berharap IKANU dapat Berkomunikasi dengan organisasi induknya (PBNU) .PBNU harus siap untuk meluncurkan perang fatwa melawan oligarki ini dengan cara yang lebih strategis, tidak hanya pada tingkat wacana. Fatwa adalah bentuk jihad agama yang melibatkan kinerja Tugas-tugas Konstitusi 1945 dan realisasi kemerdekaan.

Dalam Hadits, disebutkan bagaimana cara terbaik mempraktikkan Islam. Rasulullah berkata: “Kamu makan untuk orang yang tidak kamu kenal dan sapa mereka” ( Muttafaq alayhi). Diet adalah masalah perut, dan perut adalah masalah ekonomi politik. Salam dapat diartikan sebagai strategi nasional yang penuh dengan kebijaksanaan, konsultasi dan representasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *