RUU HIP, Pancasila dan BPIP

Penulis: Syamsuddin Radjab

(lulusan Panjiaxila Jakarta, dosen bidang hukum dan politik Universitas UIN Alauddin Makassar)

TRIBUNNERS- dalam beberapa hari terakhir, perdebatan telah meletus Proyek HIP Law (Bow Ideology Pancasila) adalah Diskusi berlangsung di Kongres dan ditetapkan sebagai inisiatif DPR yang tepat pada rapat pleno pada 12 Mei 2020.

Pekerjaan persiapan dimulai pada pertengahan Februari, dan Panitia Kerja (Panja) mengundang para ahli untuk memberikan komentar dan saran. Sumbangan terkait UU HIP.

DPR menetapkan bahwa UU HIP secara langsung menerima tanggapan dari berbagai faksi (seperti PKS, PAN, dan PPP), yang menyesalkan pembubaran dan larangan TAP MPRS No. XXV No. XXV pada tahun 1966. PKI di Indonesia dan referensi tentang larangan penyebaran atau pengembangan gagasan atau doktrin komunis / Marxis-Leninis.

Baca: BPIP menggunakan media visual untuk meneruskan nilai Pancasila ke milenium

Informasi yang akhirnya muncul meledak dan terkait erat dengan sejarah kekejaman dan pengkhianatan PKI di berbagai platform media sosial dan saling menguntungkan. Irony Mo. Mahfud dari Maryland dan Fadli Zon berbicara tentang RUU HIP di Twitter —— Fadli berbicara tentang urgensi RUU HIP, dan Mahfud percaya bahwa RUU HIP hanya merupakan usulan DPR dan membuat partai Gerindra diperintah oleh Fadli dukung.

Saat membaca UU HIP, saya membuat beberapa penjelasan, termasuk asal-usul UU HIP.

Baca: Prediksi krisis pangan, BPIP mengharuskan pemerintah untuk merealisasikan kekuatan pangannya sendiri yang memadai

Sulit untuk membedakan antara wakil menteri di bidang penelitian dan dokumen BPIP mengenai status hukum dan mentalitas konten utama dari ideologi Pancasila Struktur (GBHIP), yang dikembangkan sejak 2019, memiliki standardisasi sistematis dan bahasa yang dikompilasi dalam Undang-Undang HIP, yang berisi elemen yang mirip atau sangat mirip.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *