Mengurangi birokrasi atau mengalihkan pengujian corona

IndefTRIBUNNEWS.COM Ketua Komite Pakar Dradjad H. Wibowo Jakarta-10 April, Jumat, Jakarta mulai menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Wilayah lain juga meminta / mempertimbangkan pengajuan PSBB. Tujuan PSBB adalah untuk mengurangi penyebaran SARS-CoV-2 dari orang ke orang. Ini adalah dua kelemahan yang harus segera diatasi. Pertama, kami tidak yakin berapa banyak kasus korona positif sebenarnya ada di Jakarta dan Indonesia.

Karena jumlah tes sangat kecil, tentu saja ada banyak kasus yang belum ditemukan, siapa yang tahu berapa banyak. Sebagai pedoman kasar, banyak mayat telah dikuburkan di Jakarta di bawah prosedur COVID-19, dan tidak jelas apakah mereka positif.

Membaca: Polisi sedang mempersiapkan untuk memantau implementasi PSBB untuk memutus rantai distribusi korona

Membaca: Fakta-fakta ini lagu Corona virus Bimbo mengatakan bahwa dia telah melayani 30 tahun dan sudah populer

mungkin di daerah lain terjadi. Kedua, sejak Senin, 6 April, aktivitas masyarakat Jakarta masih terlalu tinggi untuk mengendalikan epidemi. Dalam hal lain, sama saja.

Saya tidak tahu berapa banyak, siapa dan di mana orang berkorelasi positif, dan aktivitas populasi masih tinggi. Bagaimana cara memotongnya? Karena itu, langkah pertama memang deteksi dini. Tes, uji dan uji. Secepat mungkin, secepat mungkin.

Sayangnya, kecuali terlalu sedikit, tes ini sebenarnya sangat lambat. Ini adalah salah satu keluhan Gubernur Ridwan Kamil. Jangan berpikir bahwa uji korona yang terlalu sedikit dan lambat tidak akan berdampak signifikan pada ekonomi. Padahal, dampaknya sangat besar.

– Jika wabah itu harus dikendalikan atau meledak, itu menjadi pintu pertama. Jika prosedur pengujian berhasil, ditambah dengan disiplin masyarakat dan layanan medis yang baik, epidemi dapat dikendalikan. Anda-ekonomi dan kegiatan bisnis dapat mundur. Jika ada wabah, lihat situasi di Lombardy, Italia. Selain itu, pengujian cepat juga sangat penting untuk perawatan pasien. Ingat, angka kematian kasus COVID-19 di Indonesia sangat tinggi.

Kami telah kehilangan banyak sumber daya manusia senior. Mulai dari dokter / perawat, sarjana, pilot, pejabat senior hingga pengusaha sukses seperti Semarang. Tidak mempertimbangkan kerugian ekonomi.

Sayangnya, prosedur inspeksi yang ditetapkan dalam Keputusan HK.01.07 / Menkes / 182/2020 yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 16 Maret 2020 sering terpusat dan birokratis. -Baca: Raffi Ahmad menyiapkan anggaran untuk membayar 100 karyawan, jadi tidak ada PHK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *