Kontroversi RUU Ideologi Pancasila: Catatan Penting untuk DPP KNPI

Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Diskusi pemerintah dan parlemen mengenai Undang-Undang Proyek Ideologi Pancasila (RUU HIP) memicu kontroversi dan kontroversi masyarakat. : TAP MPRS XXV / MPRS / 1996 tidak termasuk dalam pembukaan, lima perintah Pancasila diperas dalam Trisila dan Ecasira, dan ekspresi dewa budaya termasuk dalam naskah.

Masalah pertama terkait pembubaran Partai Komunis Indonesia terkait dengan MPRS TAP XXV / MPRS / 1996, ketika deklarasi organisasi dilarang di semua wilayah Republik Indonesia, Partai Komunis Indonesia melarang penyebaran atau pengembangan ide-ide komunis / Marxis-Leninis Atau kegiatan doktrin.

Tidak ada TAP MPRS XXV / MPRS / 1996 dalam pembukaan Undang-Undang HIP.Posisi ini memberikan peluang bagi ideologi komunis yang dianggap sebagai musuh utama Pancasila.

Pada titik ini, UU HIP telah menerima oposisi yang kuat dari berbagai kelompok masyarakat, terutama unsur-unsur agama, yang memiliki sejarah mereka sendiri dalam hal ideologi komunis.

Dua masalah lainnya melibatkan khusus Pemerasan lima sila Risila dan Yekasila Ransomware oleh Le Pancasila, dan tulisan “Budaya Tuhan” adalah bagian dari perdebatan sejarah yang panjang.

Ba ca: Ditolak oleh MUI. Jika seseorang menggantikan Pancasila dengan Komunis dalam UU HIP, Dr. Mahfud meletakkan tubuh di tubuh. Kedua masalah ini berasal dari Bung Karno 1 Juni. Berbicara Oleh karena itu, perdebatan tentang dua masalah ini tampaknya selalu diperdebatkan dalam kerangka diskusi akademik, yang merupakan bagian dari elemen yang melekat dalam proses penyusunan undang-undang.

Baca: Staf di bagian dapur ini dapat menggunakan Ruben Onsu untuk mendapatkan resep ayam Geprek Sujono

Selain tiga masalah utama ini, area aplikasi ideologi Pancasila DPP KNPI juga berpendapat bahwa hal lain lebih penting. Namun masalahnya masih belum dikendalikan oleh publik.

Yaitu, masalah yang berkaitan dengan status Pancasila sebagai sumber dari semua sumber hukum di Indonesia.

Baca: Sewa Mobil Toyota Langganan layanan Kinto One memiliki operator sendiri

Oleh karena itu, bidang ideologi Pancasila di DPPI KNPI percaya bahwa, mengingat status Pancasila yang sangat tinggi, produk hukum yang mengubah Pancasila ke tingkat hukum adalah Yang tidak cocok lebih tinggi dan lebih mendasar daripada hukum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *