Mengurangi birokrasi atau mengalihkan pengujian corona

IndefTRIBUNNEWS.COM Ketua Panitia Pakar Dradjad H. Wibowo Ekonom Senior, Jakarta-Pada hari Jumat, 10 April, Jakarta mulai menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). PSBB juga diminta / dipertimbangkan di daerah lain. Tujuan PSBB adalah untuk mengurangi penyebaran SARS-CoV-2 dari satu orang ke orang lain. Ada dua kelemahan yang perlu segera diatasi. Pertama, kami tidak yakin berapa banyak kasus korona positif yang sebenarnya ada di Jakarta dan Indonesia.

Karena sejumlah kecil tes, tentu saja ada banyak kasus yang tidak terdeteksi, yang tahu berapa banyak. Sebagai panduan, banyak mayat dimakamkan di Jakarta di bawah prosedur COVID-19, dan tidak jelas apakah mereka positif.

Baca: Polisi siap memantau implementasi PSBB untuk memutus rantai distribusi yang dikeluarkan oleh Corona.

Baca: Fakta-fakta ini adalah lagu Corona Bimbo virus, yang diketahui telah ada selama 30 tahun dan telah menjadi sangat populer

Hal yang sama dapat terjadi di daerah lain. Kedua, sejak Senin, 6 April, aktivitas warga Jakarta masih terlalu tinggi untuk mengendalikan epidemi. Di bidang lain, hal yang sama.

Saya tidak tahu berapa banyak orang, siapa dan di mana orang-orang memiliki pandangan positif tentang mahkota, tetapi aktivitas populasi masih sangat tinggi, bagaimana kita mengganggu penyebaran? Langkah pertama memang deteksi dini. Tes, uji dan uji. Secepat mungkin, secepat mungkin.

Sayangnya, kecuali terlalu sedikit, tes ini sebenarnya sangat lambat. Ini adalah salah satu keluhan Gubernur Ridwan Kamil. Jangan berpikir bahwa uji korona yang terlalu sedikit dan lambat tidak akan memiliki dampak ekonomi yang besar. Padahal, dampaknya sangat besar.

— Jika wabah itu harus dikendalikan atau meledak, itu menjadi pintu pertama. Jika prosedur tes berhasil, ditambah dengan disiplin masyarakat dan layanan medis yang baik, wabah dapat dikendalikan. -Kegiatan ekonomi dan komersial dapat mundur. Jika pecah, silakan lihat situasi di Lombardy, Italia. Selain itu, pengujian cepat juga sangat penting untuk perawatan pasien. Ingat, angka kematian kasus COVID-19 di Indonesia tinggi.

Kami telah kehilangan banyak sumber daya manusia senior. Dari dokter / perawat, akademisi, pilot, pejabat pemerintah hingga pengusaha sukses seperti Semarang. Tidak ada kerugian finansial yang diakui.

Sayangnya, prosedur inspeksi yang ditetapkan dalam Keputusan HK.01.07 / Menkes / 182/2020 yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 16 Maret 2020 sering terpusat dan birokratis. -Baca: Raffi Ahmad telah menetapkan anggaran untuk membayar 100 karyawan sehingga tidak akan ada PHK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *