Pemilukada bukanlah janji untuk demokrasi

Penulis: DWI MUNTHAHA, Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional

Gara-gara Ancaman Kekerasan Pandemi Covid -19 yang semakin meningkat, organisasi masyarakat sipil berkali-kali menentang rencana pemilihan kepala daerah (pilkada), tegas pemerintah menentangnya keputusan. Dua ormas (ormas) terbesar umat Islam di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadyah, menjadi basis budaya legitimasi kekuasaan pemerintah, namun pernyataan mereka diabaikan.

Pemerintah yang bersikukuh akan memutuskan akan diadakan pada 9 Desember. Pemilu 2020 dipandang sebagai komitmen yang tinggi terhadap demokrasi. Seperti negara demokrasi lainnya, pemilu menjadi variabel penting yang harus dicapai.

Eksekusi yang baik adalah salah satu indikatornya. Sejak reformasi 1998, telah ada lima pemilihan umum, termasuk empat pemilihan presiden langsung.

Angka ini sama dengan pemilu di masa Orde Baru. Perlu waktu tiga puluh tahun untuk melakukan aktivitas yang sama hingga era Orde Baru.

Pasca reformasi, semangat berdemokrasi turut mengubah penyelenggaraan pilkada yang sedang berlangsung. Dulu dipilih langsung oleh rakyat melalui banyak perundingan di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). -Demokrasi ibarat memiliki ruang terbuka yang bisa dilaksanakan sesuai dengan keinginan rakyat. Tapi apakah ini benar? Memang ketika rakyat langsung memilih pemimpin atau wakilnya, apakah esensi demokrasi, yakni pemerintahan rakyat dan demokrasi rakyat, sudah ada dengan sendirinya?

Sayangnya, pada kenyataannya, kemungkinan demokrasi relatif terbuka. Rantai yang telah lama terikat dengan rezim otoriter belum dimanfaatkan sepenuhnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *