Selamat datang di republik investasi

Penulis: DWI lulusan program pascasarjana ilmu politik MUNTHAHA

Universitas Nasional, menyelesaikan pengesahan “Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja” (RUU Ciptaker) dari “Undang-Undang Qiao Peite” (Ciptaker Act) dari. Partai koalisi yang mengontrol parlemen. -Kecuali tidak diakui Organisasi Keadilan Partai Kesejahteraan (PKS) dan mundurnya Partai Demokrat yang tidak mempertimbangkan hak pilih dan suaranya, surat persetujuan tersebut tidak memiliki kendala besar. Seperti yang bisa Anda bayangkan, undang-undang tersebut memengaruhi isi 79 undang-undang dan mengganti 1.244.

Bacaan: Sarjana pendidikan tinggi menolak undang-undang komprehensif tentang undang-undang penciptaan lapangan kerja

Membaca: Undang-undang komprehensif tidak bisa dibatalkan, ini adalah jumlah pemecatan terakhir berdasarkan undang-undang penciptaan lapangan kerja

Membaca: Hoaks undang-undang komprehensif muncul di Bangladesh Ciptaker UU RPD khawatir motivasinya akan menginspirasi kerja ini-Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menyarankan agar mereka yang tidak setuju dengan undang-undang harus mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi.

Usulan ini seakan menunjukkan kepada publik bahwa republik ini menaati prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Ini merusak kepercayaan publik.

Kasus terbanyak adalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Istilah KKN merupakan penyederhanaan penyimpangan dari konvensi kekuasaan.

Ketika menjatuhkan Soeharto, pemimpin Orde Baru (Orba), istilah itu menjadi populer dan efektif sebagai amunisi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *