The Marriage of Asops: The Origin of Maritime International Law in the 1982 Convention on the Law of the Sea

Reporter: “United Nations Convention on the Law of the Sea” atau “Konvensi Hukum Laut 1982” merupakan salah satu sumber hukum internasional dan telah menjadi pedoman bagi masyarakat internasional untuk melakukan kegiatan maritim. Laksamana TNI Didik Setiyono, saat pembukaan urusan hukum angkatan laut UNCLOS 1982 TA 2020, yang benar-benar milik Kementerian Kehakiman (Diskum AL), di lantai Diskum AL B4, markas Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (26/10/2020). ).

Melaksanakan kegiatan sosialisasi “United Nations Convention on the Law of the Sea” tahun 1982 untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan prajurit angkatan laut Indonesia tentang hukum maritim internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan laut. Yang terbaik dari TNI AL-kegiatan sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari sembilan program prioritas Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, yaitu Sumber Daya Manusia Senior (SDM) suami Indonesia, salah satunya adalah pengetahuan hukum internasional dan implementasinya. . , Apakah itu negara bagian pantai, negara bagian pelabuhan atau negara bagian bendera.

Sumber dari kegiatan ini adalah Menteri Urusan Hukum Angkatan Laut (Kadiskum AL) laksamana pertama TNI, Kresno Buntoro (Kresno Buntoro), yang menyampaikan masalah dan peristiwa hukum penting terkini, Sistem hukum dan dampaknya, hak dan kewajiban negara pesisir / pulau, sistem pemisah lalu lintas (TSS) dan hak jalan sebagai syarat penggunaan kekuatan.

Kegiatan ini dipantau oleh komandan pangkalan utama angkatan laut (Dalantamar) di pasukan Koarmada II dan Koarmada III, dan komandan pangkalan angkatan laut (Danlanal) di Koarmada II dan Koarmada III, Koarmada II dan Koarmada II Komandan I dan undangan terkait lainnya.

Dari: Dispenal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *