Menghubungkan ke pengadilan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kasus kekerasan staf TNI

Pengakuan keterlibatan anggota dalam kekerasan di Ciracas dan Pasar Rebo oleh Hendardi

Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Direktur SETARA Institute, membenarkan dugaan keterlibatan anggota TNI tersebut.

Sebelumnya, Dandim 0505 / Jakarta Timur membantah anggota TNI terlibat dalam kasus ini.

Hal itu juga diakui Kepala Staf TNI Andika Perkasa (Andika Perkasa), mengakui keikutsertaan anggota TNI, sekaligus mengambil tindakan tegas dan menjamin tindakan hukum individu anggota TNI. Mabes Polri Ciracas, TNI dan Polri melakukan patroli besar-besaran – Kepala Staf TNI AD berjanji akan terus memberikan informasi terkait penanganan kasus tersebut, termasuk memastikan anggota terkait dikeluarkan dari geng (29 Agustus 2020) .– –Keputusan ini tegas menimbulkan jera, karena kekerasan serupa tidak akan terulang kembali.

— Dulu, secara umum ketegangan TNI-Polri diselesaikan dengan cara-cara berikut: tindakan yang berarti. Fisik, simbolik dan non struktural, seperti senjata antara TNI-Polri, apel bersama dan sejenisnya, sama sekali tidak bisa menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Tindakan aktif telah diambil, dan reformasi di tubuh TNI masih diperlukan.

Baca: Pengamat Operasi Staf TNI untuk Menyerang dan Merusak Polsek Ciracas

Presiden Joko Widodo Bisa Memulai Amandemen UU No 31 Tahun 1997, Peradilan Militer Digunakan untuk Menjamin Persamaan di Depan Hukum Agenda utama, khususnya anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum, diadili di pengadilan umum.

Hal lain yang perlu didorong adalah mendorong pembahasan “UU Bantuan Militer” untuk mengatur keikutsertaan TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP). -Sebelum merevisi hukum pengadilan militer, badan intelijen nasional Turki dan Pori harus mempertimbangkan kemungkinan mendirikan pengadilan kontak untuk kekerasan pribadi. NI bertindak sebagai keinginan publik sesuai dengan Pasal 89-94 KUHAP dan Pasal 198 (3) UU Peradilan Militer.

Selain bekerja keras menjalin judicial link, TNI-Polri juga didorong merancang mekanisme untuk mereduksi sinergi kelembagaan yang konstruktif hingga ke level prajurit lapangan.

Sementara sinergi kedua institusi diwakili oleh bendera elit TNI-Polri dan kedua pimpinan organisasi ini, tentara diperbolehkan untuk melanjutkan gesekan di lapangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *