R-Perpres TNI membahas tindakan teroris dan kemunduran dalam reformasi sektor keamanan

Penulis: HendardiKetua Institute SETARA

TRIBUNNEWS.COM- setelah melewati Pemisahan TNI-Polri selama dua puluh tahun dan TAP MPR VI / MPR / 2000, terkait Pemisahan TNI dan Polri, serta TAP MPR VII / MPR / 2000 Terkait peran TNI dan Polri, jika proyek R-Perpres tentang tugas TNI dalam pemberantasan terorisme disahkan dalam Perpres yang disahkan Pasal 43I Perpres 43, maka rencana reformasi sektor keamanan akan mengalami kemunduran yang paling parah. . Resolusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sebelumnya, TNI berpartisipasi dalam posisi sipil dan dalam banyak kasus menuduh pelanggaran HAM berat tanpa hukuman, yang juga menandai kemunduran yang mengejutkan bagi reformasi sektor keamanan. Setelah para pemimpin Jokowi menyelesaikan reformasi di bidang keamanan, seperti pencabutan kekuasaan komando teritorial, amandemen UU No 31/1997 tentang Pengadilan Militer, dan diberlakukannya “UU Bantuan Militer” sebagai sarana memasukkan TNI ke dalam kehidupan sipil. Pada dasarnya, terus memberikan TNI borderless berbagai keistimewaan untuk berpartisipasi dalam berbagai kehidupan sipil. Baca: Perpres TNI tentang Penanggulangan Terorisme Dianggap Rancu dan Tumpang Tindih

Misi TNI Penanggulangan Terorisme Leluasa dan Tidak Bertanggung Jawab, yang Memungkinkan TNI Cegah, Tindak Dan pemulihan kebebasan bertindak untuk kejahatan terorisme, akses bebas terhadap Konvensi APBD atas nama terorisme, termasuk kekebalan dari penuntutan dan peradilan yang adil serta persiapan ketika TNI salah mengambil tindakan untuk memberantas aksi terorisme.

Pimpinan nasional yang dipimpin Jokowi-Maruf Amin akan menjadi pemimpin terlemah dalam pelaksanaan reformasi sektor keamanan, karena merongrong konsep TNI dan Polri yang disyaratkan reformasi, yang menjadikan TNI sebagai alat pertahanan, sedangkan Polri adalah Menjadi alat untuk menjaga keamanan, menegakkan ketertiban dan menegakkan hukum.

TNI adalah alat pertahanan yang hanya dapat eksis di bidang sipil berdasarkan kebijakan politik nasional dan penerapan hukum bersifat sementara, berbatas waktu, jenis tugas tertentu, dan disertai dengan pertanggungjawaban tertentu mekanisme.

Namun, dalam konsep partisipasi TNI dalam penanggulangan tindak pidana terorisme, seperti rancangan Perpres, partisipasi ini bersifat permanen dan melampaui misi utama TNI dalam Operasi Militer Non Perang (OMSP). Seharusnya hanya ditargetkan pada tingkat penuntutan dan sasaran spesifik tertentu seperti polisi dan kepolisian, maka elemen utama sistem peradilan pidana tidak dapat lagi menghadapi aksi terorisme tersebut (di luar kapasitas kepolisian).

UU No. 5/2018 mengusulkan metode penegakan hukum (sistem peradilan pidana), sehingga semua pihak yang terlibat dalam penuntutan harus bisa melakukannya. Penyesuaian sistem terutama dalam hal akuntabilitas bisnis dan perlindungan hak asasi manusia. -Ketika ancaman meningkat menjadi ancaman militer, memang dimungkinkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan TNI sampai batas tertentu di bawah perintah otoritas politik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *