Proyek pertanian pangan mengancam kedaulatan petani Indonesia

Penulis: DWI lulusan program studi ilmu politik Universitas Nasional MUNTHAHA, peserta

ketika “Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja” (RUU Ciptaker) meletus operasi skala besar di berbagai daerah, pilihan Presiden Yue Kewei ke Kalimantan Tengah untuk Lihat industri makanan.

Seiring dengan agenda yang telah ditetapkan dan menjadi bagian penting dari Rencana Strategis Nasional (PSN) 2020-2024, Jokowi tampaknya telah menjadikan bisnis pangan sebagai isu utama. Dapat disangkal bahwa makanan merupakan kebutuhan dasar manusia. Namun, seringkali orang menyangkal bahwa ada aktor yang utamanya menyediakan makanan.

Sampai saat ini, para petani setia menyediakan makanan dalam segala situasi dan kondisi. Selama loyalitas mereka mulai melemah seiring dengan berkurangnya jumlah petani, akan sulit untuk mendapatkan bantuan sosial yang mereka terima sebagai imbalan.

Data BPS 2019 menunjukkan jumlah petani saat ini 33.487.806. Jika dibandingkan dengan data tahun 1998, tahun 1998 adalah tahun pertama reformasi, dan harapan ditanam pada tahun itu, jumlah petani saat itu 39.414.765. Dalam 20 tahun, jumlah petani menurun hampir 6 juta. Ini angka yang mengkhawatirkan, apalagi jumlah petani saat ini hanya sekitar 8%, atau 2,7 juta orang berusia antara 20 dan 49 tahun.

Dipastikan dalam 10 tahun ke depan jumlah petani akan menurun tajam. Jadi, Presiden Jokovy juga menaruh perhatian di hatinya, jadi apakah proyek food park perlu segera dilaksanakan?

Meski secara demografis merupakan negara kepulauan, Indonesia selalu diklaim sebagai negara agraris. Tapi intinya, pemerintah telah bekerja keras untuk menjaga kedaulatan pangan-Badan Urusan Logistik (Bulog) masih bekerja keras untuk mengimpor beras dalam jumlah yang berfluktuasi untuk menjaga keamanan pangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *