Berbagai tujuan vaksinasi korona: kekebalan dan pemulihan kawanan

Oleh: Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia .

TRIBUNNEWS.COM-Vaksin corona yang semula dijadwalkan akan diterapkan mulai November 2020 hingga Maret 2021 harus terus diproduksi secara efektif. Oleh karena itu, rencana vaksinasi korona harus memiliki dua tujuan, yaitu mencapai tujuan imunisasi dan rehabilitasi kelompok di semua aspek kehidupan, terutama pada masa pemulihan ekonomi.

Sejak Oktober 2020, penyebaran virus corona SARS-CoV-2 telah menjalar ke seluruh wilayah atau provinsi mulai dari Aceh hingga Papua. Dari 514 kabupaten / kota di 34 provinsi, 501 kabupaten / kota telah mencatat kasus Covid-19. Saat kasus baru terus meningkat, evolusi ini tetap mengkhawatirkan. Rata-rata 4.000 kasus baru tercapai setiap hari. Sebagai bagian dari tindakan pencegahan dan kehati-hatian bersama, kepatuhan mutlak terhadap protokol kesehatan belum dipatuhi.

Memang, dengan terus meningkatnya kasus baru, data tentang pemulihan bahkan membangkitkan harapan orang. Sejak kasus pertama ditemukan pada Maret 2020, metode polymerase chain reaction (PCR) telah digunakan untuk memeriksa 301.006 pasien yang telah sembuh. Namun, tidak semua orang harus mengendurkan kewaspadaan, tetapi juga memperhatikan jumlah kematian di negara tersebut akibat wabah korona. Hingga pekan ini, total korban tewas akibat Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 12.959. Selain itu, saat ini terdapat 66.576 kasus aktif Covid-19 yang kesemuanya masih dirawat di rumah sakit atau di isolasi mandiri.

Sebelum adanya program vaksinasi corona, siapa pun dapat memperkirakan kasus baru Covid-19 akan tetap muncul. Dalam beberapa hari mendatang. Alasan yang mendasarinya berasal dari protes terus menerus terhadap undang-undang penciptaan lapangan kerja di berbagai kota. Belum lagi selama seluruh kampanye, hingga minggu pertama Desember 2020, pelanggaran peraturan kesehatan skala besar dapat terjadi. Pada akhir tahun, kemenangan beruntun selama libur panjang juga dapat menghasilkan situasi baru. Kasus lainnya. Inilah gambaran betapa sulitnya mengontrol perilaku banyak orang yang sedang mewabah.

Kini, satu-satunya harapan atau pilihan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 adalah vaksin korona. Dari segi kesiapan mendapatkan vaksin di dalam negeri, kemajuan ini sangat menjanjikan. Ke depan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan merumuskan roadmap vaksinasi atau imunisasi Covid-19. Rencana vaksinasi rencananya akan dimulai pada paruh kedua November 2020 dan akan berlangsung hingga Maret 2021, dengan target 160 juta orang. Namun sesuai perkembangan kemarin (23/10) Jumat, dimulainya pemberian vaksin korona bisa ditunda.

Bukan karena vaksinnya belum tersedia, tapi karena vaksinnya harus dikeluarkan. Otorisasi Penggunaan Darurat (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (BPOM). EUA adalah tahap persetujuan penggunaan obat atau vaksin yang belum disetujui untuk distribusi darurat. Banyak langkah yang harus diambil sebelum BPOM mengeluarkan EUA. Dan, untuk menghindari masalah di masa mendatang, pemerintah telah memilih untuk melaksanakan semua langkah tersebut.

Seperti kita ketahui bersama, uji klinis vaksin korona Sinovac dimulai pada 11 Agustus 2020 dan saat ini sedang dalam tahap ketiga. Hingga Rabu (21/10), dari 1.620 relawan uji klinis Tahap 3, kurang lebih 1.074 relawan menerima suntikan kedua. Relief tanpa efek samping. Sesuai prosedur, itu akan dievaluasi setelah uji klinis fase III. Hasil evaluasi menentukan apakah vaksin Covid-19 baru dapat menerima EUA. Dalam penilaian ini dianalisa manfaat dan risiko serta aspek kualitas. Saya hanya berharap semuanya berjalan lancar agar vaksinasi corona bisa segera dilakukan.

Imunisasi dan Pemulihan

Setelah memahami kerusakan akibat pandemi Covid-19, dalam tujuh bulan terakhir, hasil vaksinasi corona harus terus efektif. Semua orang khawatir tentang orang yang terpapar virus corona. Namun, banyak dari mereka yang dalam keadaan sehat juga menjadi sasaran tekanan psikologis yang diakibatkan oleh berbagai batasan sosial. Tak hanya itu, pandemi ini juga telah menjerumuskan perekonomian nasional ke dalam zona resesi. Oleh karena itu, vaksinasi korona diharapkan membuahkan hasil yang tidak hanya membuahkan kekebalan bagi kawanannya, tetapi juga menjadi awal dari proses pemulihan di semua aspek kehidupan bersama, khususnya pemulihan ekonomi.h Jika sejalan dengan rencana stimulus ekonomi, maka roadmap vaksinasi Covid-19 yang dirancang oleh pemerintah dapat tercapai. Data harus digunakan untuk menentukan skala prioritas pelaksanaan imunisasi. Karena persentase kasus Covid-19 terbesar tercatat di Pulau Jawa, vaksinasi di Jawa harus menjadi prioritas. Bukan hanya karena banyaknya kasus, tetapi juga karena status prioritas Pulau Jawa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional-data Covid-19 nasional secara jelas menunjukkan bahwa Pulau Jawa merupakan pusat penularan. Data resmi dari Covid-19 Working Group menunjukkan lebih dari 60% kasus telah tercatat di Jawa. Banyak cluster baru Covid-19 bermunculan di kawasan industri dan pusat aktivitas komersial Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Data dan tren ini memberikan alasan yang kuat dan masuk akal untuk memprioritaskan vaksinasi di Jawa. Faktor strategis lain yang patut disoroti adalah kontribusi pulau terhadap PDB mencapai 59%. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa tahun lalu 5,52%, kontributor utama adalah Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat.

Pemulihan ekonomi membutuhkan kepastian baru. Apalagi keberadaan vaksin korona harus mampu menggugah harapan dan mencapai kepastian baru tersebut. Selama berbulan-bulan, orang berusaha mengendalikan penularan Covid-19. Semua upaya tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal, karena nyatanya jumlah kasus terus meningkat. Fakta ini memperpanjang ketidakpastian. Keberadaan vaksin korona menjadi satu-satunya sarana dan harapan utama untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 dan mencapai kepastian baru.

Jika vaksinasi lebih dari sekedar menghasilkan kekebalan kelompok, itu akan ideal. Jika vaksinasi corona juga dapat menjadi salah satu faktor pendorong pemulihan perekonomian nasional, maka akan sangat efektif. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, disarankan Menteri Kesehatan juga berkoordinasi dengan Ketua Pokja Pemulihan Ekonomi Nasional.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *