Pilkada dalam pandemi Covid-19

Penulis: Direktur Eksekutif Zhanjia La Center SYAMSUDDIN RADJAB, mahasiswa Pascasarjana Universitas Gaxiola Jakarta dan Dosen Hukum Politik UIN Alauddin Makassar

PANDEMI Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melanda dunia, termasuk Indonesia. Menurut data WHO, sebanyak 32.110.656 juta orang telah terinfeksi Covid-19 kasus dan 980.031.000 kematian.

Di Indonesia 275.213 orang telah terdiagnosis dan 10.386 orang meninggal, namun yang penting sudah sembuh yaitu 203.014 orang (Covid19.go.id:27/9/2020). –Masyarakat kita saat ini sedang terjangkit Covid- 19 Epidemi diganggu oleh fobia sosial. Ketakutan berupa ketakutan dan ancaman ini telah menyebabkan reaksi emosional masyarakat dan berisiko tertular Covid-19 bahkan berujung pada kematian. –Namun, karena tidak nyata, beberapa orang menyepelekannya: pergi ke mal, nongkrong di kafe, dan waktu tempuh. Di beberapa negara, bahkan warga menggelar demonstrasi dan protes Pembatasan gerak tubuh dianggap sebagai pembatasan. .

Baca: Pemantau Pemilu dan Milenial Nikmati Kampanye Virtual Paslon Pilkada Saat Pandemi

Baca: Dalam Pilkada 2020, Gus Mus: Pemerintah Tampak Yakin Kemamp Bagaimana Menyikapi Pandemi

Baca: Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Minta Kepastian Hukum Lebih Lanjut

Selain itu, karena penanganan pencegahan Covid-19 dinilai belum optimal, dan jumlah penderita gejala atau infeksi asimtomatik semakin meningkat, Publik juga semakin khawatir.

Tim manajemen Covid-19 binaan pemerintah masih berbagi pekerjaan, masih kekurangan tenaga kesehatan dan dokter, dan penduduk tidak dibatasi oleh penegak hukum 3M (pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak). Pejabat membuat komentar kontraproduktif dan melaporkan protes keras terhadap Covid-19, seperti pencurian mayat di rumah sakit dan institusi lain. Disebabkan oleh kondisi di atas dan fobia sosial.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *